HarianNusa.com, Mataram – Usai melakukan kunjungan ke beberapa Rumah Sakit rujukan pasien Covid19 di NTB, Satuan Tugas (Satgas) percepatan lawan Corona virus disease (Covid19) DPRD Provinsi NTB, Kamis, (30/4), menggelar rapat internal di Sekretariat Covid19 guna membahas hasil kunjungan tersebut.
Koordinator Satgas Lawan Covid19 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menjelaskan, terkait hasil kunjungan Tim Satgas Lawan Covid19 DPRD Provinsi NTB dalam rangka pengawasan proses penanganan pasien Covid19 ke RSUD Provinsi NTB, RSUD Lobar, RSUD Lotim, dan RSUD Kota Mataram tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi.
"Bahwa kami sampaikan hasil kunjungan ini dalam bentuk rekomendasi yang kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah," terangnya.
Sambirang menyebutkan, adapun tujuh (7) poin rekomendasi tersebut yakni:
Pertama, Rata-rata RS rujukan pasien covid19 tersebut mengeluhkan keterbatasan APD, kesulitan mengaksesnya, dan keterbatasan kapasitas ruangan pelayanan/penanganan pasien Covid19. Karena itu diharapkan kepada pemerintah provinsi untuk dapat dengan segera membantu dan memfasilitasi pengadaan APD demi keselamatan para tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Terutama di RSUD Provinsi NTB yang menjadi kewenangan provinsi karena jumlah pasien yang ditangani lebih banyak dari RS yang lainnya.
Kedua, meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak penanganan Covid 19, mengingat mereka bekerja dengan tingkat resiko lebih berat yang berimplikasi hingga ke keluarga mereka masing-masing.
Ketiga, dalam jangka pendek, meminta pemerintah memfasilitasi penambahan jumlah bed dan ruang khusus penanganan Covid 19, khususnya ruang isolasi pasien dan ruang istirahat tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Provinsi NTB.
Empat, Dalam jangka panjang, diharapkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pembangunan gedung khusus penanganan pasien Covid 19 di RSUD Provinsi NTB.
Kelima, mengingat grafik jumlah pasien yang ditangani di RSUD Kota Mataram semakin meningkat, (yang dilayani hampir sama dengan RSUD Provinsi NTB) sementara ketersediaan dokter spesialis paru hanya 2 orang, maka untuk optimalisasi pelayanan/ penanganan diharapkan kepada pemerintah provinsi memfasilitasi bantuan pinjaman dokter spesialis paru dari RSUD Provinsi NTB ke RSUD Kota Mataram.
Keenam, mengingat lonjakan pasien, terutama anak-anak, melonjak juga di Lotim, maka dalam rangka optimalisasi penanganan Covid 19, RSUD Lotim mengharapkan kepada pemerintah untuk difasilitasi gedung khusus infection center.
Ketujuh, dalam rangka mengurangi beban pelayanan RSUD Provinsi NTB dan memperpendek jarak akses pasien rujukan dari Lotim, diharapkan kepada pemerintah provinsi untuk memfasilitasi bantuan alat kesehatan (alkes) dan lainnya dalam rangka peningkatan status RSUD Lotim dari C ke B.
"Dengan tujuh (7) Rekomendasi ini, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan pehatian dan ditindak lajuti sesuai mekanisme yang ada," harapnya.
“Mengenai Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan tadi saya baru dapat info, ternyata kiriman tersebut dialihkan ke moda transportasi darat, karena memang untuk saat ini kita belum mendapatkan jadwal flight ke Mataram, sekarang sudah on delivery, terakhir info barang tersebut sudah sampai di Surabaya,’’ terang Sambirang Ahmadi.
Usai rapat, fraksi Golkar menyerahkan paket Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan kepada Koordinator Satgas Covid-19 DPRD Provinsi NTB. (f3)
Ket. Foto:
1-2: Tim Satgas Percepatan Lawan Covid19 DPRD Provinsi NTB. (istimewa)
3:Tim Satgas Percepatan Lawan Covid19 DPRD Provinsi NTB memegang bantuan Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan Fraksi Golkar. (istimewa)
