Connect with us

NTB

JPS Gemilang akan Mampu Menciptakan Ekosistem Baru dalam Perekonomian NTB

Published

on

HarianNusa.com, Mataram – Salah satu fokus Pemprov NTB saat ini yaitu penyiapan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II yang dihajatkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat NTB. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi warga yang tidak mampu dan terdampak, namun JPS Gemilang terbukti mampu menggairahkan kembali ekonomi di sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada Hari Selasa (12/5/2020) ini, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar rapat Pemantapan untuk JPS Gemilang Tahap II bertempat di Ruang Rapat Utama Setda Provinsi NTB. Rapat kali ini dengan menghadirkan seluruh Kepala OPD dan stakeholder/mitra terkait seperti PT.GNE dan Bulog.

Mengawali rapat, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan JPS Gemilang tahap II harus lebih baik dari tahap pertama. Khususnya masalah data dan produk yang diberikan kepada masyarakat.

"Pemantapan JPS kali ini kita fokus agenda utama yaitu Pemantapan Data penerima dan Produk JPS Gemilang. Data harus relatif lebih baik, pastikan data kita valid dan penerima tepat sasaran," jelas Gubernur.

"Untuk produknya, pastikan semua adalah produk lokal," lanjut Gubernur.

Advertisement

Gubernur menegaskan bahwa JPS Gemilang adalah sebuah pesan, bukan hanya program semata. Pesan yang dimaksud adalah pemberdayaan IKM dan UMKM di Provinsi NTB. Jangan sampai IKM di dalam daerah tidak merasakan manfaatnya.

"Jangan sampai karena kita memberikan bantuan dan mengejar volume besar, kita menggunakan pabrikan dan IKM kita tidak diberdayakan. IKM kita mampu. Kita memberdayakan IKM betul-betul serius, kita maksimalkan IKM agar Insyaallah ekonomi kita di NTB bisa lebih berdaya," lanjutnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa para kepala daerah di NTB juga sangat bersemangat dalam program mendukung JPS Gemilang ini. Hal ini dikarenakan seluruh IKM dan UMKM yang terlibat berasal dari seluruh kabupaten/kota Di NTB.

"Para Bupati dan Walikota setelah tahu pesan program ini, semuanya sangat setuju dan bersemangat," ucap mantan Anggota DPR RI tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur bersama seluruh peserta rapat turut merumuskan pola terbaik untuk JPS Gemilang, termasuk pola pengumpulan hasil produksi IKM. Dimana pada tahap ke II ini, JPS Gemilang akan lebih efektif. Terdapat sebanyak 362 IKM/UMKM yang terlibat. Dan setiap kabupaten/kota memiliki IKM yang berbeda-beda sehingga akan saling menutupi dengan nilai yang sama.

Advertisement

"Mudah-mudahan bukan saja produk yang delivered kepada masyarakat. Namun mindset ini juga tersampaikan. Peta industrialisasi kita di NTB mulai terlihat, dari sini bisa kita buatkan roadmap industrialisasi di seluruh kab/kota," tambahnya.

Di akhir rapat, Gubernur Zul optimis bahwa JPS Gemilang akan mampu membuka dan menciptakan ekosistem baru dalam perekonomian di NTB.

"Semoga program ini bisa betul-betul sesuai, sehingga ada _sense of belonging_nya. Setelah pandemi ini berlalu, maka ekosistem ekonomi baru akan terbentuk dan menjadi cikal bakal di kabupaten/kota. Menjadi vendor-vendor di BUMDes. Para IKM ini akan punya kekuatan dan betul-betul berdaya," tutupnya.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Ir. H Ridwan Syah, M.Sc, MM, MTP menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan menaikkan jumlah kuota penerima JPS Gemilang.

"Akan ada penambahan data penerima di tahap II ini dari 105.000 penerima menjadi 125.000 penerima," jelas Ridwan Syah.

Advertisement

Jumlah kuota akan dilakukan veluasi dan dikirim ke desa di setiap kabupaten/kota. "Disanalah boleh menambahkan, boleh mengurangi sesuai kriteria yang ada. Kemudian data penerima harus di tandatangani dan di SK kan sehingga jelas dan terbuka," tambahnya

Terkait produk JPS Gemilang, Ridwan Syah menyampaikan bahwa distribusi JPS kali ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Produk yang digunakan juga seluruhnya merupakan produk lokal.

"Kita tidak akan mengirim barang-barang yang tidak awet. Telur di ganti abon dan ikan kering. Setelah barangnya lengkap, baru kita akan bagikan ke masyarakat," jelasnya.

Dengan Program JPS Gemilang, masyarakat tidak saja terbantu, namun lebih dari itu. Pemerintah Provinsi NTB sedang mengirim pesan bahwa setelah pandemi ini berlalu, maka IKM sudah berdaya, dan di provinsi NTB sudah punya ekosistem baru dalam menyerap dan menyalurkan produk-produk IKM ke masyarakat.(f3/hms)

Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pimpin rapat Pemantapan untuk JPS Gemilang Tahap II bertempat di Ruang Rapat Utama Setda Provinsi NTB. (istimewa)

Advertisement

Continue Reading
Advertisement

Ekonomi

Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Advertisement

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Advertisement

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

Continue Reading

NTB

PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Published

on

By

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.

“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.

Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.

Advertisement

“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.

Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.

Ket. Foto:

kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)

Advertisement

Continue Reading

Kota Mataram

Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Advertisement

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!