HarianNusa, Mataram – Sebagai bentuk persiapan memasuki tahun anggaran 2022-2023, Selasa (16/11/2021), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali-Nusra menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), guna penyusunan langkah strategis dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) tahun 2022. Rakor yang dipusatkan di Auditorium Lantai 3 Kanwil Kemenkumham NTB itu, dibuka Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto dalam laporannya mengungkapkan, rakor tersebut digelar dalam upaya evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun 2021, yang selanjutnya akan dijadikan acuan penyusunan langkah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) tahun 2022, sekaligus untuk keperluan penyusunan rencana kebutuhan anggaran (RKA) tahun 2022 pada tiga kantor wilayah Bali-Nusra (Bali, NTB, dan NTT).
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menginventarisir kendala dan hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi kendala serta hambatan, yang mungkin bisa terjadi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan 2023,” jelas Haris.
Sementara Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dalam kesempatan rakor tersebut memberikan atensi terhadap upaya pembangunan zona integritas, yang ada di kantor wilayah termasuk Kanwil Kemenkumham NTB, yang tengah berjuang membangun zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Bagi kantor wilayah dan satuan Kerja di seluruh Indonesia, khususnya Kanwil Kemenkumham NTB dan satuan kerja di bawahnya yang akan mengikuti proses Desk Evaluasi TPN, untuk meraih predikat WBK-WBBM, berjuang yang terbaik untuk meraih predikat tersebut dan terutama jaga kualitas layanan,” pesan Andap.
Selain memberikan arahan terkait hal-hal yang perlu dilakukan, Andap juga berharap kepada seluruh jajarannya, untuk berperan aktif dan meningkatkan sinergitas baik dari pucuk pimpinan sebagai pembuat kebijakan sampai jajaran pelaksana teknis, untuk mendukung pelaksanaan anggaran guna tercapai tujuan kinerja ideal di Kemenkumham.
Dalam kesempatan kunjungan kerja (kunker) tersebut, selain mengevaluasi capaian kinerja dan penilaian objektif tahun 2021, dilakukan pula evaluasi hal-hal yang belum dikerjakan dan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dimana dalam rakor juga diikuti oleh seluruh Kepala Kemenkumham se-Indonesia.
“Alhamdulillah, ini adalah rapat koordinasi antar wilayah. Jadi tiga tempat, NTT, NTB, dan Bali. Kita ajak juga yang lainnya, seluruh Indonesia. Tentunya kita mengevaluasi tanggal berjalan di bulan ini (November, red), sebelum nanti masuk tahun 2022, apa saja pencapaiannya dan apa saja kendalanya,” ujar Andap dalam wawancara door stop saat meninjau satker pelayanan lingkup Kanwil Kemenkumham NTB.
“Berpijak dari hasil evaluasi itu, sebagai stepping-stone, sebagai acuan kita ke depannya memasuki tahun 2022,” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap, kinerja dan capaian seluruh jajaran Kemenkumham dapat ditingkatkan dan masa pandemi berubah menjadi endemi. (f3)
Ket. Foto:
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto didampingi Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto saat meninjau satker pelayanan publik kumham NTB. (Istimewa)
