HarianNusa, Mataram – Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana. Terdapat 13 jenis bencana yang berpotensi dan yang pernah terjadi. Diantaranya banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, letusan Gunung Berapi, likuifaksi, gempabumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemic dan wabah penyakit.
“Untuk itu perlu kita mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi bencana yang mengancam agar resiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Karenanya saya berharap output yang dihasilkan dari kegiatan Workshop ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam ikhtiar tanpa henti dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di NTB,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH saat membuka Workshop Satu data kebencanaan, di Santika Hotel Mataram, Kamis (27/10/2022).
Mantan Karo Hukum Setda Provinsi NTB ini menilai proses penanggulangan bencana, kebutuhan pada aspek logistic, akomodasi dan transportasi, tetapi strategi dalam sistem informasi pada proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk memudahkan kerja operasional yang sistematis dan terkontrol dengan baik. Ia menilai Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) menjadi hal yang sangat baik dan efektif untuk diterapkan.
“Sebuah sistem penanganan bencana sangat diperlukan untuk menangani basis data kebencanaan dan menampilkannya dalam bentuk visualisasi infografis ataupun peta dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG),” tandasnya.
Ruslan juga melansir, bahwa di tingkat nasional kebijakan terkait satu data telah diatur melalui Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu data Indonesia (SDI). Di Provinsi NTB telah di atur dengan Pergub Nomor 45/2021 NTB Satu Data.
Dijelaskan, kebijakan satu data bencana dimaksud adalah membangun komitmen yang tetap dan bersifat mengikat. Komitmen mengikat bagi pelaku yang terkait dengan SIK baik dari segi pembiayaan SDM dan teknis pelaksanaan.
“Dengan keberadaan sebuah platform katalog data bencana merupakan sebuah kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan data dan informasi bencana ke dalam sistem satu data , satu pintu untuk menjamin keakuratan dan konsistensinya. Dengan terciptanya satu data bencana yang komprehensif dan SIK di NTB, diharapkan dapat menjadi upaya dalam kemudahan akses data informasi bencana dalam satu platform kebencanaan.
Workshop Satu Data Kebencanaan Provinsi NTB ini dihadiri Direktur Kesiapsiagaan BNPB, para koordinator siap siaga BPBD NTB, Diskominfotik NTB, OPD terkait, unsur TNI-Polri dan perwakilan BPBD Pemerintah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok. Sementara perwakilan BPBD Pemkot/Pemkab se Pulau Sumbawa dilakukan secara offline. Sebanyak 100 orang peserta mengikuti kegiatan ini baik secara offline maupun online. (03)
Ket. Foto:
Foto bersama usai Workshop Satu Data Kebencanaan di Mataram. (Istimewa)
