HarianNusa, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah menstabilkan harga gabah yang biasanya jatuh menjelang masa panen raya. Melalui lembaga dan BUMN di bidang pangan, Johan mendesak adanya regulasi harga yang bisa memberikan keuntungan di tingkat petani.
“Saya minta pemerintah dapat memastikan harga gabah di lapangan sesuai dengan harapan petani agar petani juga bisa mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut yang berdampak pada kesejahteraan para petani, terlebih lagi ini memasuki Bulan Ramadhan," pinta Johan Rosihan.
Dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Politisi dari Fraksi PKS tersebut menekankan, pemerintah perlu segera mengantisipasi agar harga gabah tidak anjlok dengan cara memberikan perlindungan harga gabah yang dapat menguntungkan petani.
“Ini terjadi setiap waktu, menjelang panen harga gabah selalu merosot turun, bagaimana petani bisa untung. Tolong berikan perlindungan kepada petani melalui perlindungan harga gabah, sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan petani,” kata Johan, Selasa, (22/3/23).
Dia mengaku menerima keluhan dan aspirasi dari petani soal penurunan harga gabah menjelang panen raya akhir-akhir ini. Johan juga menambahkan, bahwa dalam permasalahan ini pemerintah harus berbenah.
"Situasi ini harus jadi perhatian pemerintah, jangan biarkan petani tidak berdaya ketika mereka panen, pemerintah harus hadir melindungi petani dengan kebijakan perlindungan harga gabah,” tandasnya.
Anggota DPR RI dari dapil 1 Pulau Sumbawa tersebut juga menambahkan, harus ada evaluasi kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah baik GKP (Gabah Kering Panen) atau GKG (Gabah Kering Giling).
“Sudah seberapa jauh mampu memberi perlindungan kepada petani. Sebab kebijakan tersebut seringkali tidak menjadi referensi harga terendah bagi pelaku pasar,” katanya.
Johan menilai kebijakan harga gabah sangat penting pengaruhnya terhadap upaya peningkatan produksi padi serta stabilitas pasokan dan harga beras.
Untuk itu, Johan mendesak pemerintah agar lebih serius mengimplementasikan kebijakan untuk membeli gabah petani sesuai harga pembelian yang ditetapkan pemerintah supaya petani mendapat kepastian harga dan pasar.
”Harus ada instrumen kebijakan yang lengkap terkait gabah, mulai dari menetapkan harga gabah, membeli gabah, mengelola stok gabah, mengisolasi pasar dari gejolak harga, mengatur distribusi dan memberikan insentif kepada petani agar lebih giat berproduksi,” tegasnya.
Johan menilai, jika selama ini performa pemerintah dalam manajemen produk pertanian masih belum memuaskan. Menurutnya, hal tersebut penting agar instrumen kebijakan pemerintah sesuai dengan realitas pasar yang dihadapi petani demi terciptanya kesejahteraan petani yang lebih baik.
“Saya minta pemerintah terus mengkaji struktur pasar dari komoditas gabah dan komoditas beras. Sebab jika struktur pasar kedua komoditas ini bersaing sempurna, maka kenaikan harga beras akan diikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. Namun, jika bukan pasar bersaing sempurna, maka kenaikan harga beras tidak akan berpengaruh banyak terhadap perubahan harga gabah di tingkat petani," tukasnya. (03)
Ket. Foto:
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. (Istimewa)
