HarianNusa, Mataram – Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mendukung program bantuan pangan (Bapang), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali akan mendatangkan beras dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah mengatakan, sejauh ini impor beras yang dilakukan pemerintah daerah masih stabil, tetapi ia menekankan agar masuknya beras impor ini tidak merugikan para petani dan stabilitas harga beras tetap terjaga.
Menurutnya, impor beras menjadi kebutuhan nasional, karena NTB menjadi penyuplai beras nasional.
"Jadi kita ini surplus beras, kita ini salah satu daerah yang menyuplai untuk kebutuhan nasional, maka standar semua Bulog itu menyediakan ketersediaan beras itu untuk tiga kali panen," ungkapnya, Selasa, (12/12/23).
Namun, lanjutnya, karena terjadi konsumsi yang tinggi sehingga kebutuhan juga naik. "Jadi itu soal bagaimana mengatur sirkulasinya saja, mana yang masuk mana yang keluar," ujar politisi PKB itu.
Menurutnya, impor beras ini tidak mempengaruhi penyerapan gabah petani. Karena jumlah gabah dengan luas lahan pertanian yang diserap sudah jelas porsinya.
"Estimasi pembiayaannya di pertanian kan sudah ada berapa yang dibeli. Kita punya beberapa ribu hektar di NTB ini kan sudah ada suppliernya, ada persiapan untuk pembelian itu.
Nanti soal surplus lebihnya itu yang harus segera dioperasi oleh Bulog dan dinas perdagangan. Itu sudah ada antisipasinya," ungkapnya.
Ia melihat sejauh ini impor beras yang dilakukan pemerintah daerah masih stabil, tetapi ia menekankan agar masuknya beras impor ini tidak merugikan para petani dan stabilitas harga beras tetap terjaga.
Sebelumnya, Kepala Pimpinan Wilayah Bulog NTB, David Susanto mengungkapkan bahwa Bulog NTB mendatangkan sebanyak 17 ribu ton beras dari Jawa Timur, jumlah tersebut hanya cukup untuk menyangga kebutuhan sampai Februari 2024.
Untuk itu, pihaknya berencana mendatangkan lagi sebanyak 17 ribu ton sampai 20 ribu ton beras dari luar daerah (move in), guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta menunjang program bantuan pangan (Bapang) di NTB. (HN3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah. (HarianNusa)
