HarianNusa.com, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD-NTB) soroti ketidakhadiran para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB dalam beberapa agenda rapat sidang DPRD NTB.
Ketua DPRD Provinsi NTB Fraksi Golkar, Hj. Isvie Rupaeda menyoroti ketidakhadiran para Pimpinan OPD Provinsi NTB dalam memenuhi undangan beberapa agenda rapat sidang di DPRD NTB.
“Saya melihat akhir-akhir ini para pimpinan OPD tidak menghadiri undangan kami,” ungkapnya saat memimpin sidang Paripurna DPRD NTB dengan agenda Pendapat Gubernur NTB terhadap empat buah Rapemda prakarsa DPRD NTB dan pembentukan panitia khusus Rapemda, Selasa (12/12).
Ia meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selaku kepala daerah untuk mengimbau para pimpinan OPD agar menghadiri setiap undangan rapat sidang DPRD.
“Kami meminta kepada gubernur dan wakil gubernur untuk mengimbau pimpinan OPD menghadiri undangan kami,” pintanya.
Isvie menyarankan, bila perlu gubernur dan wakil gubernur mengevaluasi kehadiran para aparaturnya tersebut. Menurutnya hal itu sangat penting guna meningkatkan kedisiplinan kerja di NTB.
Sementara, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin dalam menjawab pernyataan tersebut mengatakan akan mengoreksi dan meminta Sekda Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD tersebut.
Namun demikian, Amin juga mengatakan bahwa di akhir tahun seperti ini para pimpinan OPD kemungkinan sedang menyelesaikan tugas pemerintahan maupun pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
“Kita akan koreksi, tetapi kita juga harus fahami di akhir tahun mungkin sedang menyelesaikan tugas pokok mereka,” katanya usai menghadiri rapat Paripurna DPRD NTB.
Tetapi pada prinsipnya, lanjut Amin, kehadiran pimpinan OPD dalam menghadiri undangan rapat sidang DPRD NTB pasti ada yang mewakili.
“Intinya Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan koreksi terhadap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah,” pungkasnya. (f3)
