HarianNusa.com, Lombok Barat – Tim pemenangan pasangan calon independen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Ali-Sakti merasa dirugikan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat.
Ketua Tim pemenangan Ali – Sakti Kabupaten Lombok Barat, H. Khalid kepada awak media usai mengikuti sidang pleno hasil verifikasi faktual dukungan kepada calon gubernur independen, mengatakan bahwa KPU Lombok Barat melakukan verifikasi faktual dengan cara yang tidak profesional.
Menurut Khalid jumlah yang terverifikasi oleh KPU sangat tidak wajar, pasalnya beberapa desa pemekaran di Lombok Barat masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU tanpa adanya verifikasi, padahal jumlah warga di sana mencapai sekitar 3000 jiwa.
“Kami sebagai Tim Pemenangan Ali-Sakti di Lombok Barat merasa dirugikan, ini sampai tiga ribuan (warga), bagi kami itu tidak wajar. Bagaimana bisa TMS kalau tidak melakukan verifikasi,” ungkapnya di Aula KPU Lombok Barat, Savtu (29/12/2017).
Dikatakan, mestinya walaupun desa pemekaran seharusnya KPU tetap melakukan verifikasi tanpa langsung menyatakan TMS.
“Kami merasa dirugikan dengan tidak diverifikasi itu. Malah langsung TMS,” cetusnya.
Khalid mengatakan tidak terima dengan kinerja KPU Lombok Barat. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB dan berharap mampu mengambil keputusan yang lebih baik.
Di tempat yang sama, menjawab tudingan tersebut Ketua KPU Lombok Barat Suhaimi dengan tegas menyampaikan apa yang dilakukan KPU adalah sesuai aturan.
“Apa yang kami lakukan di KPU ini sudah sesuai aturan,” ujarnya. (f3)
