HarianNusa, Jakarta – Terhitung sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia sudah dilanda sebanyak 2.304 bencana. Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi pengingat bahwa risiko perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah.
Dalam peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” untuk mendorong penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, tetapi juga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyampaikan pidato dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dari data bencana yang terjadi selama 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen merupakan bencana geologi. Bencana tersebut didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Sekjen ATR/BPN menilai penataan ruang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar pembangunan tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Penataan ruang bukan hanya mengatur lokasi pembangunan, melainkan juga memastikan pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dengan memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Upaya tersebut, menurut rilis kementerian, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi itu disebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana. RTR juga menjadi acuan rekonstruksi wilayah setelah bencana.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten agar pembangunan tidak menambah risiko bencana.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Dalam talkshow itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menyoroti pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Tata ruang menjadi acuan penentuan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional dihadiri pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, serta instansi swasta. Kementerian berharap kolaborasi berbagai pihak dapat mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, aman bagi masyarakat, dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim.
