JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggung beban politik besar dalam dinamika yang ia sebut sebagai eksperimen politik dinasti.
Pandangan tersebut disampaikan Didik dalam tulisan yang dibagikan kepada media pada Selasa, 11 November 2026. Ia berpendapat posisi Gibran berkaitan dengan upaya mempertahankan pengaruh politik setelah Joko Widodo tidak lagi menjabat presiden.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya, bukan dirinya,” tulis Didik. Penilaian ini merupakan pandangan pribadi Didik dan tidak disertai tanggapan dari Gibran maupun Joko Widodo dalam materi rilis yang diterima redaksi.
Soroti proses politik
Menurut Didik, Gibran tidak melalui proses pembentukan kepemimpinan politik yang panjang sebagaimana sejumlah tokoh nasional yang ia jadikan pembanding. Namun, ia juga menekankan Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas keputusan politiknya setelah mengikuti pemilihan umum dan memegang jabatan publik.
Didik mengaitkan penilaian itu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai peristiwa tersebut menyisakan persoalan etika dan demokrasi.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulis Didik.
Ia mengingatkan demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilihan umum, tetapi juga dari kepatuhan terhadap konstitusi, netralitas institusi negara, dan kesetaraan dalam kompetisi politik.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam pandangan Prof. Didik J. Rachbini ini.
