HarianNusa, Jakarta – Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ia menjelaskan keputusan itu didorong keinginan melakukan regenerasi kepemimpinan dan menjalankan penugasan baru dari partainya.
Hidayat menilai sudah saatnya kader PKS lain mendapat kesempatan menjadi pimpinan MPR. Keinginan melepas jabatan tersebut sebenarnya telah ia sampaikan sejak periode 2019–2024, tetapi partai kembali menugaskannya sebagai wakil ketua.
Bantah Terkait Polemik Gibran
Hidayat membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut surat pengunduran diri telah diajukan sejak 31 Oktober 2026, sebelum isu tersebut ramai diperbincangkan.
Surat itu dibahas pimpinan MPR pada 4 November 2026. Setelah kajian lebih lanjut karena pengunduran diri sukarela pimpinan MPR dinilai tidak biasa, rapat pimpinan MPR pada Selasa, 10 November 2026, menerima permohonannya.
Hidayat menegaskan keputusan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau intervensi pihak lain.
Fokus Diplomasi Parlemen dan Palestina
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan Hidayat mendapat penugasan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Penugasan ini ditujukan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia, termasuk dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Meski melepas posisi Wakil Ketua MPR, Hidayat tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI dan, karena kedudukannya itu, tetap menjadi anggota MPR RI.
Sohibul Iman Disiapkan Menggantikan
PKS telah menunjuk Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman sebagai calon pengganti Hidayat di jajaran pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan proses pergantian akan dilaksanakan sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
