HarianNusa, Bima – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima, Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap aktivis Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik. Hakim menilai perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan kepentingan umum.
Putusan dibacakan dalam persidangan di Ruang Kartika PN Bima, Rabu (11/11/2026), oleh majelis yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.
Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan perbuatan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum terbukti. Namun, menurut hakim, terdapat dasar peniadaan pidana karena perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.
Persoalan Peredaran Narkoba Jadi Pertimbangan
Menurut laporan ANTARA, majelis mempertimbangkan bahwa pernyataan yang menjadi perkara berkaitan dengan persoalan peredaran narkoba di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Hakim merujuk Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Majelis juga menilai aspek kepentingan umum belum dipertimbangkan secara memadai dalam tuntutan penuntut umum. Dalam perkara ini, salah satu alat bukti berupa tiga lembar tangkapan layar unggahan akun Facebook Badai NTB.
Dengan putusan tersebut, hakim memerintahkan pemulihan hak Uswatun dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Selama persidangan, Uswatun disebut tidak menjalani penahanan dan didampingi penasihat hukum.
Putusan Lepas Berbeda dengan Putusan Bebas
Putusan lepas berarti majelis menilai perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat alasan hukum yang membuat terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Karena itu, putusan ini tidak sama dengan putusan bebas yang menyatakan dakwaan tidak terbukti.
Hingga berita ini disusun, belum ada informasi terverifikasi mengenai apakah jaksa akan menempuh upaya hukum atas putusan tersebut.
Sumber informasi persidangan: ANTARA Mataram, 12 November 2026.
