HarianNusa, Jakarta – Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Hingga 3 November 2026, sebanyak 35.294 kasus telah diselesaikan.
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penanganan kasus pertanahan diklasifikasikan menjadi sengketa, konflik, dan perkara berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024. Sengketa merupakan perselisihan tanah yang tidak berdampak luas, konflik merupakan perselisihan yang cenderung atau telah berdampak luas, sedangkan perkara ditangani melalui lembaga peradilan.
Yaved menjelaskan, sepanjang 2026 sebanyak 1.164 kasus telah diselesaikan. Penanganan tahun ini mencakup sekitar 21.000 kasus sisa tahun sebelumnya dan 3.392 kasus baru.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengatakan penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026 berhasil menyelamatkan aset senilai sekitar Rp5,286 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yang mencapai sekitar Rp23 triliun.
Namun, jumlah Target Operasi (TO) meningkat dari 102 pada 2025 menjadi 120 pada 2026. Dari 120 TO tersebut, sebanyak 100 telah diselesaikan pada tahun ini, dibandingkan 10 TO yang diselesaikan pada tahun sebelumnya.


