HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Nurul Adha meminta semua jajarannya untuk menguatkan kolaborasi dan koordinasi dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, terutama eliminasi malaria dan TB (Tuberkulosisi). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi percepatan eliminasi malaria dan TB yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane Kamis (05/06/2025). 

Wabup UNA menyampaikan 

bahwa berbagai masalah kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini agar tidak menyebabkan masalah di masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan malaria dan TB. dari informasi yang disampaikan oleh sejumlah pihak, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah eliminasi malaria dan TB. Artinya belum termasuk wilayah bebas malaria dan TB. sehingga meminta semua jajarannya untuk benar benar memperhatikan masalah ini. “Malaria dan TB ini perlu mendapat perhatian serius agar kita termasuk daerah bebas malaria dan TB,”ujarnya.

Hj.Nurul Adha meyakini hal ini dapat diselesaikan dengan penanganan yang tepat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kementerian kesehatan. Selain itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang erat antar berbagai pihak agar Lombok Barat dapat menjadi daerah bebas malaria dan TB. Ia mengatakan kolaborasi adalah kunci tepat dalam mengatasi berbagai hal. 

“Untuk itu perlu dibangun sistem kerja terintegrasi bagaimana pola penanganannya? Yakni, pertama menangani daerah yang terjangkit dan kedua menjaga jangan sampai daerah-daerah terjangkit ini, meluas ke daerah yang belum terjangkit. Tentu ini butuh komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Zulkifli mengatakan malaria dan TB ini menjadi perhatian serius pihaknya. Ia terus menguatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi masalah malaria dan TB ini. Ia mengatakan apabila diperlukan tambahan obat-obatan, vitamin-vitamin segera dikonsultasikan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat.

“Mari bersama-sama membangun sinergi dalam mengatasi hal ini. Kita susun jadwal dan jam kerja mengatasi ini agar tidak menyebar lebih luas,”ujarnya. Kegiatan rapat ini berjalan dengan lancar. Berbagai pihak menyampaikan tanggapan dan solusi dalam mengatasi masalah ini. 

Kegiatan ini dihadiri oleh  Wakil Bupati Lobar UNA (Ummi Nurul Adha) Plt.Kadikes, Kepala DP2KBP3A, Kepala OPD dan undangan lainnya. (F2)

Ket. Foto:

Wakil Bupati Lombok Barat Hj Nurul Adha saat memimpin rapat koordinasi dg jajarannya. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB.  “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat terus menggencarkan pelayanan migrasi administrasi kependudukan (adminduk), khususnya di kawasan perumahan. Usai menyasar tiga desa di Kecamatan Labuapi, inovasi pelayanan kini diarahkan melalui peran aktif Rukun Tetangga (RT).

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis RT dinilai strategis untuk mempercepat pemutakhiran data penduduk, terutama warga non-permanen yang telah lama tinggal namun belum melakukan migrasi domisili. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pertemuan Ketua RT dari enam perumahan di Desa Labuapi, Jumat (30/5/2025).

“RT adalah ujung tombak yang tahu persis warganya. Dengan keterlibatan mereka, pelayanan jemput bola ini akan lebih efektif,” ujar Akhkam yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat. 

Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Desa Labuapi ini dipimpin oleh Sekretaris Desa Muhammad Juaini dan turut dihadiri Camat Labuapi, Lalu Rifhandani. Juaini menegaskan pentingnya strategi kolaboratif dalam menangani persoalan migrasi adminduk.

“Banyak warga perumahan sebenarnya sudah tinggal lama, tapi belum pindah domisili. Dengan keterlibatan RT, proses ini bisa kita fasilitasi agar warga menjadi penduduk permanen desa,” jelas Juaini.

Data desa menunjukkan setidaknya lima kompleks perumahan besar berada di wilayah Labuapi, seperti Lantana Garden, Royal Zam-Zam 2, Taman Anggrek, Grand Madani, dan Grand Muslim 2. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring pembangunan perumahan baru.

Respons positif datang dari para Ketua RT. Idris, Ketua RT 01 Lantana Garden, menyambut baik program ini.

“Warga tak perlu lagi repot meminta surat pindah dari daerah asal. Ini sangat membantu,” kata Idris.

Namun, ada juga masukan dari Ketua RT 02 Samsul Madani yang menyoroti manfaat konkret dari migrasi adminduk.

“Apa keuntungan menjadi warga desa selain prosesnya yang dipermudah?” tanyanya.

Juaini menjawab, dengan data warga yang jelas, desa dapat mengalokasikan pelayanan dasar seperti Posyandu. Saat ini, pelayanan tersebut belum tersedia karena ketidakjelasan data jumlah penduduk tetap di perumahan.

“Kami bisa memulai Posyandu jika jumlah warga jelas. Itu butuh kepastian domisili,” ujarnya.

Akhkam menambahkan, pihaknya akan mendorong pengembang dan pemerintah desa agar lebih serius menyediakan fasilitas umum, sesuai amanat Peraturan Daerah.

“Perda mewajibkan pengembang menyediakan prasarana umum. Dengan data yang jelas, desa dan kabupaten bisa lebih mudah mengawal hal itu,” pungkasnya.

Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi layanan adminduk di Lombok Barat, sekaligus mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat perumahan yang selama ini belum terjangkau optimal. (F3)

Ket. Foto:

Petugas melakukan pendataan kepada warga perumahan untuk mempercepat Migrasi kependudukan. (Ist)