Connect with us

Headline

Berpotensi Menimbulkan Konflik, DPRD Minta Peraturan Menteri Dikaji Kembali

Published

on

Ketua Fraksi PKS NTB, Johan Rosihan, ST (Rony Kadran/HarianNusa.com)

HarianNusa.com, Mataram – Dewan minta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster dan Rajungan dikaji kembali dan disosialisasikan dengan baik  karena berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Sabtu, (8/7).

Demikian disampaikan anggota DPRD NTB H. Johan Rosihan. Menurutnya, aturan yang dibuat Pemerintah harusnya mempertimbangkan keuntungan dua belah pihak. Baik keuntungan bagi Pemerintah maupun masyarakat. Ketika hal ini tidak terjadi, maka peraturan tersebut rentan menyulut konflik.

“Masyarakat memang harus patuh pada aturan, akan tetapi jika aturan tersebut berdampak pada konflik, maka kami akan berusaha mendesak supaya ditinjau dan dirubah,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa sebelum diterbitkan idealnya Pemerintah mengkaji dulu layak atau tidaknya aturan tersebut diterapkan. Ketika hal tesebut tidak terjadi, maka saatnya Pemerintah melakukan pengkajian ulang.

“Seharusnya sebelum aturan diterbitkan, perlu dikaji apa dampaknya, seperti apa konvensi jika menghilangkan mata pencaharian rakyat dan pertimbangkan kondisi lapangan,” ujarnya.

Advertisement

Johan yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini mengaku telah mendengar keluhan dari masyarakat terkait peraturan tersebut. Bagaimana belasan nelayan ditangkap karena dianggap melanggar aturan. Padahal menurutnya, jika aturan itu disosialisasikan dengan melibatkan peran masyarakat, hal tersebut tidak akan terjadi.

“Saya berkeyakinan, selama peraturan itu tidak diubah akan terus menimbulkan konflik,” katanya menandaskan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.)

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2015 TENTANG
PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.)

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015, tercantum bahwa setiap orang yang menangkap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) wajib:

  1. melepaskan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
  2. melakukan pencatatan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

Headline

Hadiri Pembukaan Sidang PUIC Ke-19, Abdul Hadi Apresiasi Pidato Presiden Prabowo tentang Pembelaan Dunia Islam, Khususnya Palestina

Published

on

By

Jakarta, 14 Mei 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menghadiri pembukaan Sidang Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) ke-19 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pidato Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang disampaikan di hadapan para delegasi negara Islam.

“Pidato Presiden Prabowo luar biasa menyentuh. Saya, bersama seluruh peserta, memberikan standing applause atas keberanian dan ketegasan beliau dalam menyuarakan pembelaan terhadap dunia Islam, khususnya Palestina. Ini mencerminkan sikap konsisten bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkap Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang telah terpilih sebagai Ketua PUIC, sebagai representasi aktif parlemen Indonesia di tingkat global dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam sedunia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga mengajak para pemimpin dunia Islam untuk meneladani para tokoh besar dalam sejarah Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Salahuddin Al Ayyubi.

Advertisement

“Presiden mengajak kita semua merenungkan keteladanan para pemimpin besar tersebut — keberanian, kecerdasan, dan keteguhan mereka dalam membela kebenaran serta keberhasilan mereka membangun peradaban Islam. Ini menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Islam untuk bangkit dan bersatu,” ujar Abdul Hadi.

Ia juga menekankan pentingnya dunia Islam untuk kembali menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan peradaban.
“Islam pernah memimpin dunia dalam sains dan teknologi. Kini saatnya umat Islam bersatu dan bangkit kembali, tidak hanya untuk membela Palestina, tetapi juga untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat di negeri-negeri Muslim,” tegas Politisi PKS asal Lombok ini.

Sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat NTB, Abdul Hadi menyatakan bahwa semangat persatuan umat dan pembelaan terhadap Palestina harus menjadi agenda bersama dalam diplomasi Indonesia ke depan.

“Kami berharap, Indonesia bersama seluruh negara anggota OKI dapat mempelopori konsolidasi global demi menghadirkan dunia yang lebih adil, damai, dan merdeka, terutama bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah seperti Palestina,” tutup Abdul Hadi.

Advertisement
Continue Reading

Headline

Jalan Terong Tawah Mulai Dikerjakan, Bupati LAZ Terjun ke Lokasi

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Barat – Komitmen Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA) dalam melakukan perubahan dan kerja nyata di Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Setelah sukses Meramaikan Kota Gerung, kini Pasangan LAZADHA melakukan kerja nyata dengan memperbaiki ruas Jalan Terong Tawah, Kecamatan Labuapi yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga. Bupati LAZ didampingi Kadis PUPR H.Lalu Winengan langsung turun ke lokasi, Selasa 14 Mei 2025, sebagai tanda dimulainya pengerjaan ruas jalan ini.

Ditemui di lokasi Bupati LAZ mengatakan, proses pengerjaan ruas jalan ini sudah dapat dimulai karena pemenang tender sudah diumumkan dan sudah berkontrak. Menurutnya, hal ini sebagai respon cepat Pemerintah Daerah terhadap berbagai keluhan yang disampaikan warga terhadap kondisi jalan yang banyak dilalui oleh warga perumahan di sekitar Terong Tawah.

"Alhmdulillah Jalan ini mulai dikerjakan bulan Mei. Hal ini sebagai respon dan kerja nyata kami dalam melakukan perubahan di Lombok Barat. Kita berdoa agar jalan ini bisa segera selesai dan dapat dilalui oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati LAZ juga meminta kepada warga untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Lobar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tertib membayar pajak PBB. Karena menurut data yang ada 50 persen warga di sekitar belum melaksanakan kewajiban membayar PBB ke Pemda Lombok Barat. Hal ini penting agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik.
"Tentu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam pembangunan dengan membayar kewajiban pajak PBB karena dari data yang ada 50 persen warga sekitar belum membayar PBB. Mari kita bersinergi untuk memajukan Lombok Barat tercinta," harapnya.

Advertisement

Sementara itu Kadis PUTR Kabupaten Lombok Barat, HK Lalu Winengan beberapa waktu lalu mengatakan pemenang lelang proyek ini diketahui PT Sinar Emas Samudra. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Setia Budi, Nomor 28, Lingkungan Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan ini memenangkan lelang dengan harga penawaran Rp 6,1 miliar. Proses pengerjaan akan dimulai bulan Mei 2025. ”Pengerjaan dimulai. Mudah – mudah berjalan lancar dan maksimal agar dapat bermanfaat bagi masyarakat," harap Winengan

Setelah melakukan peninjauan di sekitar lokasi, Bupati Lobar juga berkesempatan untuk mencoba menjadi operator Ekskavator sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam membangun ruas jalan terong tawah. (F2)

Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini didampingi Kadis PUPR Lobar HK. Lalu Winengan meninjau langsung proses perbaikan jalan terong tawah. (Ist)

Advertisement
Continue Reading

Headline

Abdul Hadi Sampaikan Aspirasi Jalan Daerah Lombok Barat ke Menteri PUPR

Published

on

By

Jakarta, 7 Mei 2025 – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menyampaikan langsung aspirasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kabupaten Lombok Barat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Dody Hanggodo, MPE. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi secara langsung menyerahkan berkas usulan IJD di hadapan Menteri PU dan Wakil Menteri PU, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Abdul Hadi bersama jajaran Balai Kementerian PUPR di NTB ke Kantor Bupati Lombok Barat pada April lalu, yang diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Abdul Hadi juga menyebut dukungan penuh dari Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang menyampaikan aspirasi tersebut saat bertemu langsung di ruang kerjanya di Kompleks DPR RI pada 28 April 2025.

“Usulan IJD dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencakup 13 ruas jalan dengan nilai total sekitar Rp94 miliar. Kami sadar tidak semua ruas bisa langsung terealisasi, karena akan diprioritaskan sesuai anggaran Kementerian. Namun, kami akan terus memperjuangkan agar sebanyak mungkin bisa terakomodasi,” ujarnya.

Advertisement

Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat NTB, khususnya dari Pulau Lombok. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

“Saya akan terus berjuang agar aspirasi infrastruktur di NTB tidak hanya didengar, tapi juga direalisasikan. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Abdul Hadi.

Rapat kerja tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, terutama melalui program strategis seperti Inpres Jalan Daerah.

Advertisement
Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!