HarianNusa.com, Mataram – Sekitar 5000 Kepala Desa dari seluruh Indonesia menghadiri Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di Mataram selama Tiga hari sejak Selasa (28/11) hingga Kamis (30/11) mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin mengatakan untuk memastikan realisasi Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) bisa tepat sasaran, aparatur pemerintah desa selain dituntut transparan, partisipasi masyarakat juga harus lebih ditingkatkan, baik dalam pembahasan maupun pengawasan realisasi program.
Dikatakannya bahwa anggaran pemerintahan desa sekarang besar, baik dari DD maupun ADD, oleh karena itu untuk memastikan realisasi anggaran tepat sasaran, kepala desa harus transparan dan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Anggaran pemerintah untuk DD maupun ADD cukup besar, sehingga transparansi Kades dan keterlibatan masyarakat itu sangat penting,” katanya.
Menurut Amin, dengan bersikap transparan, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran. Transparansi atau keterbukaan merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan.
Melalui DD, kata Amin, Kades juga diminta bisa memaksimalkan pembangunan sarana prasarana pertanian seperti saluran irigasi dan renovasi embung atau waduk dalam mendukung peningkatan swasembada pangan nasional.
Termasuk membangun infrastruktur dasar lain seperti jalan pedesaan, lanjutnya, sebab jika infrastruktur bagus, akan mendukung perekonomian masyarakat pedesaan melalui hasil pertanian. Karena desa merupakan ujung tombak pembangunan.
“Distribusi pasokan bahan makanan akan lebih mudah sehingga harga murah dan mencegah inflasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Ajeng Roslinda mengatakan, melalui Festival DBIP yang melibatkan 995 desa dan sejumlah desa perwakilan dari kabupaten lain di Indonesia dengan 16 desa percontohan, akan bisa terus meningkatkan kesadaran aparatur desa akan pentingnya keterbukaan informasi.
Menurutnya Ajeng, jika kesadaran untuk transparan telah terbangun, maka secara otomatis partisipasi masyarakat ikut mengawal proses pembangunan dan penggunaan DD akan semakin tinggi. Penggunaan DD juga bisa tepat sasaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui festival DBIP maupun sosialisasi tentang keterbukaan informasi, KI NTB ingin sengketa informasi bisa diminimalisir,” harapnya.
Sementara, Kepala Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Amaq Rohani mengaku sangat mengapresiasi kegiatan DBIP ini, menurutnya sudah sepatutnya masyarakat mengetahui segala program desa baik yang berasal dari pusat maupun daerah dan merupakan kewajiban Kades bersikap transparan terhadap program dan penggunaan dana desa. (f3)
