HarianNusa.com, Mataram – M16 mengimbau agar semua pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah di NTB yang mengikuti Pilkada serentak 2018 tidak perlu boros dalam membelanjakan anggarannya untuk kepentingan pencitraan maupun saat bertemu konstituen. Hal ini agar para Paslon tersebut tidak merasa terbebani secara psikologis maupun budgeting saat melakukan sosialisasi.
Hal tersebut diutaran Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH dan Sekretaris M16, Lalu Athari Fadlullah, SE melalui siaran pers, Minggu (10/12).
Lalu Athari Fadlullah menilai dengan masih lamanya proses pencoblosan Pilkada serentak di NTB, para calon kepala daerah yang ikut kontestasi lebih fokus memperoleh kepastian dukungan Parpol pengusung agar investasi politik di konstituen tidak sia sia.
“Banyak Paslon yang terkesan jor-joran melakukan pencitraan tapi kemudian kandas karena tidak memperoleh dukungan parpol,” ujar Athar.
Ia juga mengatakan keberadaan lembaga survei dan konsultan penting buat Paslon dalam memberikan advis politik dengan melihat probabilitas politik secara terukur dan terarah.
Athar merasa prihatin dengan adanya beberapa para Paslon yang akhirnya tidak tampil dalam pentas Pilkada karena salah kalkulasi dalam memetakan situasi politik yang ada. Padahal secara kapasitas para Paslon yang tidak jadi tampil tersebut dinilai mumpuni.
“Itulah politik segala sesuatunya mungkin terjadi karena ukuran yang dipakai menilai kelayakan calon yang hendak diusung banyak variabel,” lanjutnya.
Edukasi Moral Politik
Sementara Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH memilih menyoroti pergerakan para Paslon di basis konstituen yang terkesan cenderung memanjakan pemilih.
“Secara politik, mengintertain konstituen untuk meraih dukungan tidak salah, tapi harus terukur dan jelas komitmen nya agar tidak sia sia,” ujar Didu, panggilan akrab Direktur M16, sembari mengatakan sudah saatnya pemilih harus mengerti dan bertanggungjawab secara moral dalam memaknai atensi para Paslon dalam momentum Pilkada ini.
Lebih jauh Didu mengungkap para Paslon dan tim sukses secara berkala perlu membuka ke publik tentang proses politik yang sudah dilakukan baik bersama konstituen maupun progress perkembangan dukungan dengan parpol pengusung. Hal ini agar publik bisa melihat kepastian calon yang tampil dari sumber pasti agar tidak menimbulkan spekulasi politik.
“Hendaknya para Paslon membuka informasi dukungan politiknya ke publik agar tidak menjadi bahan spekulasi yang sia-sia,” ungkapnya.
Terkait anggaran kampanye politik, Didu setuju para Paslon untuk berhemat, cermat dan tidak memanjakan konstituen demi gengsi dan prestise.
“Masyarakat harus diedukasi secara moral politik lewat program visi misi yang menyentuh hati dan kepentingannya, bukan dengan pragmatisme sesaat yang kerap tidak berdampak pada keberlanjutan pilihan politiknya kelak,” tutupnya. (sat)
