HarianNusa.com, Mataram – Komisi II DPRD Provinsi NTB Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti kelangkaan pupuk yang terjadi di Bima.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PKB, Burhanuddin mengatakan ada beberapa laporan terkait kelangkaan pupuk tersebut yakni, pertama kurangnya persediaan pupuk bersubsidi, kedua perilaku petani dimana perilaku petani dalam memakai pupuk berlebihan dan yang ketiga pemicunya adalah ada beberapa petani atau ada sekelompok petani yang fanatik terhadap jenis pupuk tertentu saja.
“Pemerintah sebenarnya mensubsidi pupuk itu ada beberapa macam pupuk yang disubsidi kalau tidak salah ada enam, di antaranya urea, MPK, Z6 dan organik, dan lainnya. Tapi petani beranggapan kalau tidak memakai pupuk urea maka hasil tanamannya tidak seperti yang diharapakan. Jadi ini salah satu yang menjadi pemicu yang diincar-incar pupuk jenis ini saja sehingga kesan di masyarakat pupuk langka dan mahal,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/1).
Kepada dinas yang berkaitan dengan pengaturan pupuk, Burhanuddin berharap dinas tersebut sebaiknya menata ulang kembali data kebutuhan pupuk dan data itu dimutakhirkan.
Menurutnya, yang membuat pupuk ini kurang adalah tingginya angka tanam masyarakat petani.
“Misalnya dalam satu hektar dulu tahun 70an dengan satu hektar sekarang beda. Dulu dalam satu hektar pupuk itu dalam satu atau dua kali tanam. Sekarang sudah meningkat menjadi empat kali tanam dengan luas yang sama. Uni yang menjadikan kebutuhan pupuk itu meningkat,” sambungnya.
Ia berharap kepada pemerintah untuk mendata dan menata ulang akan kebutuha pupuk di petani-patani. Dengan demikian, di dapat diketahui mana
angka tanamnya yang tinggi dan tidak sehingga dapat disesuaikan.
“Misalkan kalau lahan tanam ideal kan angka tanamnya satu kali contoh misalnya di Lotim di Sambalie atau di Jerowaru di situ kan angka tanamnya hanya satu kali setiap musim hujan jangan disamakan jatah pupuk lahan tani hujan dengan lahan tani irigasi teknis,” paparnya.
Menurutnya sebaiknya terutama di Bima ada penambahan alokasi pupuk karena di Bima sebetulnya sistem distribusinya sama seperti daerah-daerah lain.Hanya saja ia menilai kekhawatiran petani terlalu berlebihan akan mendapatkan pupuk dalam satu jenis tertentu.
“Nah itu pemicunya. Sekarang kalo memang pemerintah bisa mengatur dan menata kembali akan jatah itu tentu di sana akan aman sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (f3)
