Dewan Pengawas Bulog,DR.Ir.Spudnik Sujono K.MM didampingi Kadivre Bulog NTB saat meninjau panen di salah satu areal persawahan di Lombok Barat (Hariannusa.com/f3)

HarianNusa.com, Mataram – Untuk memastikan serapan Bulog nasional, Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog langsung terjun ke lapangan. Termasuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dewan Pengawas Perum Bulog, DR.Ir.Spudnik Sujono K.MM mengatakan sampai saat ini serapan beras nasional mencapai 9 hingga 10 persen dari target 2,2 juta ton. Kondisi ini menghawatirkan dan berharap jangan sampai stock bulog nasional tidak tercapai.

“Jadi kita sepakat direksi dan dewas turun mengeksekusi juga agar serapan bisa ditingkatkan. Karena puncak tanam itu kan di bulan Maret-April, untuk itu harus memanfaatkan
moment musim panen agar target stock beras secara nasional bisa terpenuhi,” ungkapnya saat mengunjungi lahan persawahan di Desa Banyu Urip,Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB,Rabu (4/4/2018).

Dikatakannya target serapan secara nasional sampai Juni sejumlah 2,2 juta.Untuk memenuhi target serapan Ia meminta Bulog memanfaatkan peluang puncak panen yang biasanya dilakukan pada bulan Maret-April untuk melakukan serapan.Namun demikian Ia juga mengapresiasi kinerja Divre Bulog NTB

“Persentase kinerja Bulog NTB bagus. karena itu kami berharap hadir disini melihat bagaimana strateginya, bagaimana juga masalah dan kendala ini menjadi bahan kami saat melakukan evaluasi kedepannya.Kita terus melakukan evaluasi agar seluruh daerah sentral bisa maksimal untuk serapan,” ujarnya.

Menurutnya dewas kedepannya Bulog itu tidak harus menunggu dihilir, Bulog juga dibenarkan bergerak di hulu sesuai dengan PP 48 tahun 2015. Selain itu juga akan melakukan MoU dengan menteri pertanian dimana mereka yang mendapatkan bantuan mendapat kewajiban menjual sebagian hasil panennya kepada Bulog

” 20 atau 30 persen saja dari hasil panen mereka. karena Bulog ini untuk menyangga perekonomian,” ungkapnya.

Untuk merealisasikan terwujudnya yang 20-30 persen itu,dewas mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan para direksi.

“MoU dengan kementerian sudah dilakukan tetapi implementasi atau eksekutornya belum dibentuk,masih hanya sebatas memorandum of understanding saja harusnya ada semacam kerjasama operasional bagaimana itu diwujudkan dan saya yakin itu bisa terwujud,” optimisnya sambil berbagi pengalamannya selama di dirjen Holtikultura beberapa waktu lalu.

Pengadaan beras nasional untuk sementara (sampai tanggal 03 April,red ) secara persentase Provinsi NTB menduduki peringkat paling tinggi yaitu 34,34 persen. Sedangkan secara kuantitas Provinsi NTB berada di peringkat ke 5 yakni sebesar 150.000 ton setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Untuk diketahui terkait harga gabah Divre Bulog NTB membeli gabah dari petani dengan harga Rp.4.400 per kilogram.

Usai memantau di areal sawah Desa Banyu Urip, kegiatan diteruskan dengan mengunjungi salah satu penggilingan padi di Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat-NTB. (f3)

Komentar