HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

HarianNusa, Mataram – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua III DPRD NTB Drs. H. Muzihir menghadiri acara puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang digelar dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Wakil Menteri Bappenas Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.I.S, Rabu, (4/6).

Dalam forum penting tersebut, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan secara lugas dan tegas pokok-pokok pikiran DPRD NTB, yang merupakan akumulasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa aspirasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta kebutuhan nyata masyarakat NTB yang harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Hasil pokok-pokok pikiran DPRD yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim dan pariwisata berkualitas berkelanjutan agar dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih relevan dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya bicara soal pembangunan, Ketua DPRD NTB juga menunjukkan kepedulian mendalam terhadap isu sosial yang tengah mencuat. Ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam enam bulan terakhir. Ia meminta perhatian khusus dari Gubernur dan Kapolda NTB agar persoalan ini ditangani secara menyeluruh, berkelanjutan, dan tidak dianggap sepele.

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibiarkan. Ini harus menjadi perhatian kita semua, NTB tidak ramah perempuan,” ungkapnya. 

Kehadiran Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua III DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, dalam Musrenbang kali ini kembali menegaskan posisi strategis DPRD NTB sebagai mitra utama pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Selain dihadiri oleh Menteri dalam negeri dan Menteri Bappenas, Gubernur NTB dan pimpinan DPRD NTB, Musrenbang Provinsi ini juga diikuti unsur Forkopimda, Bupati/Walikota se-NTB, dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. (F3)

Ket. Foto:

ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06).

“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.

Mendagri menekankan  pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjang, lanjutnya, sektor lain harus mulai dimaksimalkan.

Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja. 

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan   program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku. 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal,  dalam sambutannya  mengatakan, tantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan  yang masih sangat tinggi pada sektor tambang. 

“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, meski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.

(F3)

Ket. Foto:

Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)