HarianNusa.com, Mataram – Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi, S.Sos., M.M mengunjungi Lombok-NTB, Rabu (01/08). Saat mendarat Ia langsung menuju Kantor SAR Mataram untuk melakukan evaluasi penanganan korban gempa oleh Tim SAR Mataram.
Muhammad Syaugi mengapresiasikan kerja Tim SAR Mataram dan Potensi SAR lainnya dalam mengevakuasi korban gempa.
“Pertama (kehadiran/red) untuk mengevaluasi kejadian gempa 6,4 SR, apa yang dilakukan SAR Mataram. Saat kejadian gempa pertamakali, tidak sampai setengah jam Kantor SAR Mataram sudah mengirimkan timnya ke tiga tempat. Ke Sembalun, ke Bayan dan ke Sambelia. Tiga tempat itu yang merupakan titik-titik terparah. Karena tugas kita sesuai Undang-Undang mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu Muhammad Syaugi merasa bangga atas keberhasilan Tim SAR gabungan dalam mengevakuasi 549 pendaki Gunung Rinjani yang terjebak di atas gunung. Para pendaki terjebak karena terjadi longsor pasca gempa.
“Dari total 549, itu 543 sudah turun, tinggal 6 orang. Enam orang tersebut tetap di situ (Rinjani). Saya menerima informasi katanya sudah kehabisan makanan dan segala macamnya. Tim SAR sudah bergerak dari Minggu siang untuk menuju lokasi. Karena lokasi jauh dan terjal sehingga membutuhkan waktu. Besok pagi hari Senin sudah bisa ketemu dengan enam orang tersebut, kita evakuasi tiga orang dengan helikopter dan tiga melalui darat,” pungkasnya.
Kendati demikian, dia mengaku bahwa Kantor SAR Mataram kekurangan jumlah personel. Jumlah personel SAR Mataram sebanyak 102 personel. Personel tersebut juga terbagi di tiga Pos SAR Bima, Sumbawa dan Kayangan. Hal ini juga terjadi di seluruh Kantor SAR setiap provinsi di Indonesia. Basarnas hanya memiliki 3.400 personel di seluruh Indonesia. Padahal idelanya jumlah personel sebanyak 7.000 orang.
“Harapan saya tahun ini dibuka kembali. Seluruh Indonesia personel kita hanya 3.400, idelanya seharusnya 7.000 dengan melihat situasi yang ada di Nusantara ini,” harapnya.
“Di Pulau Lombok ini kita memerlukan ada pos lagi, tentunya itu tergantung Pemerintah Daerah memberikan lahan pada kita untuk kita meletakan peralatan-peralatan dan personel kita untuk dijadikan Pos SAR, sehingga bila terjadi kecelakaan kita bisa cepat melaksanakan bantuan,” jelasnya. (sat)
