Rapat Paripurna keempat DPRD Provinsi NTB (HarianNusa.com/f3)

HarianNusa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB melakukan penandatanganan nota persetujuan terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat Paripurna keempat DPRD NTB, Selasa (27/11).

Penandatanganan terasebut dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimasyah bersama empat pimpinan DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah selaku ketua DPRD NTB, Wakil Ketua TGH Mahali Fikri, Wakil Ketua Abdul Hadi, Wakil Ketua Lalu Wirajaya.

Sebelum penandatangan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB melalui juru bicaranya, H. Johan Rosihan, ST melaporkan turunan rancangan anggaran belanja terhadap 15 komitmen NTB Gemilang sebagai perwujudan 8 misi pembangunan NTB Gemilang dalam RAPBD tahun anggaran 2019.

Bidang pendidikan dan kesehatan dengan total anggaran Rp. 407.763.454.500 rupiah yang akan dibelanjakan untuk 1. Mengirim 1000 putra/putri NTB sekolah ke luar negeri; 2. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan layanan posyandu yang berkualitas; 3. Memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

Bidang Pembinaan Ekonomi dan Industri dengan total belanja Rp.42.720.471.900 rupiah. Yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memudahkan modal dan akses keuangan bagi masyarakat; 2. Mengembangkan sains dan tekno industrial park serta rumah industri kreatif; 3. Mendorong pengembangan industri olahan dan menghadirkan industri permesinan.

Bidang Pembangunan Sosial dan Kebudayaan dengan total belanja Rp.19.166.700.000 rupiah, yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memantapkan Islamic Center sebagai pusat peradaban; 2. Mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap; 3. Memfasilitasi pelayanan pada penyandang cacat dan masalah sosial; 4. Mendorong pesantren sebagai pusat gerakan perubahan sosial dan kultural.

Bidang Pedesaan dan Lingkungan, dianggarkan sebesar Rp.75.656.124.700 rupiah yang akan dipergunakan untuk: 1. Mendorong pengembangan desa wisata potensial dan BumDes potensial; 2. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi dan bendungan; 3. Pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan.

Pembangunan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.19.259.304.400 rupiah yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memperbanyak penerbangan domestik dan internasional; 2. Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan Samota) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga total belanja yang akan dianggarkan untuk mewujudkan 15 komitmen pembangunan dalam tahun pertama perwujudan NTB Gemilang adalah sebesar Rp.564.566.055.500 rupiah,” terang Johan saat membacakan laporan Banggar.

Selain memberikan laporan, Banggar juga menyampaikan 10 catatan, diantaranya,
secara keseluruhan pendapatan daerah pada APBD 2019 mengalami penurunan sebesar 1.91 persen yang dinilai karena masih lemahnya potensi terhadap analisa terhadap potensi pajak dan retribusi daerah, kurang optimalnya hasil pengelolaan aset dan lemahnya kinerja BUMD.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam alokasi belanja pada APBD tahun 2019 adalah belum tercapainya keseimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung

“Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Selanjutnya hal ini harusenjadi konsen kita untuk kita perbaiki agar menjadi lebih baik,” kata Johan.

Catatan selanjutnya mengenai anggaran yang tersedia untuk rehab rekon pasca bencana yang tersebar di beberapa OPD terkait agar terlaksana sesuai rencana dan kebutuhan serta tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mengingat peristiwa bencana gempa bumi lalu sudah memasuki bulan ke tiga.

Sementara Gubernur NTB, Zulkieflimasyah dalam sambutan singkatnya menyampaikan harapan dengan penandatanganan nota persetujuan tersebut menggambarkan begitu baiknya sinergi dan komitmen bersama untuk mengabdi, melayani dan menghadirkan kualitas pemerintahan dan pembangunan yang baik di Nusa Tenggara Barat tercinta.

“Kami berharap, sinergi, kemitraan dan kerjasama ini terus menjadi semangat dan komitmen besar kita dalam mewujudkan berbagai akselerasi dan optimalisasi agenda pembangunan NTB di masa yang akan datang. Ini juga tuntutan dan kewajiban kita sebagai pejabat publik untuk bisa mewujudkan aspirasi masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul itu. (f3)

Komentar