HarianNusa, Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB. 

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

 “Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memiliki  jalan tol pertama yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Jalan tol sepanjang kurang lebih 80 kilometer ini ditargetkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, mengatakan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk mengurai kemacetan serta membuka akses wilayah-wilayah terisolir agar lebih berkembang.

> “Daerah selatan punya potensi besar, mulai dari tambak udang hingga sektor pariwisata yang luar biasa. Jadi harapannya, dengan adanya jalan tol ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencakup dua sisi sekaligus: konektivitas logistik dan pengembangan destinasi wisata,” ujar Sadimin dalam sesi Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB, Senin, (02/06) di Command Center Komplek Kantor Gubernur NTB. 

Saat ini, studi kelayakan atau pra-feasibility study (pra-FS) telah rampung dengan anggaran sebesar Rp1,25 triliun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, proses pembebasan lahan diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp1,9 triliun, dengan total luas lahan yang dibutuhkan mencapai panjang 82 kilometer dan lebar 60 meter. “Ini mencakup dua jalur dengan enam lajur,” jelasnya. 

Total pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini diperkirakan menyentuh angka Rp22 triliun. Adapun untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan  mencapai Rp 1,9 Triliun dengan rincian di lombok Lombok Barat luas 940 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 300 Milyar, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1917 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 1 Triliun, dan Lombok Timur seluas 1978 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 600 Milyar. 

“Untuk pembebasan lahan 100.persen ditanggung pemerintah pusat, dan untuk pembangunan fisik juga akan dibantu sebesar 30 persennya,” ungkapnya. 

Sadimin optimistis, investasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Dengan skema kerja sama dan dukungan yang ada, diperkirakan dalam waktu 9 tahun sudah bisa kembali modal.

Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi menambahkan bahwa pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan  perekonomian namun juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

“Kita tahu bahwa di wilayah selatan NTB ini memiliki sentra ekonomi yang cukup bagus dan prospektif untuk pariwisata  dan perikanan,” ujarnya.

Proyek tol Lembar-Kayangan ini diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru, memajukan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan di NTB. (F3)

Ket. Foto:

(Kiri-kanan) Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi dan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin saat konferensi pers di Command Center. (HarianNusa)

HarianNusa, Jakarta – Kain tenun tradisional khas Dompu, Muna Pa’a, sukses mencuri perhatian para pecinta mode di ajang bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 yang digelar di Koloseum Ronakultura, Jakarta. Sebanyak sembilan rancangan adibusana karya para desainer lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengangkat keindahan Muna Pa’a, tampil elegan dan memukau dalam kolaborasi apik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB dan APPMI NTB.

Hadir langsung dalam perhelatan mode bergengsi tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap promosi kekayaan budaya dan kriya NTB di kancah nasional maupun internasional.

“Sudah waktunya kita membuka mata dunia terhadap harta karun kerajinan tradisional NTB yang begitu kaya dan belum banyak tereksplorasi. Hari ini, Muna Pa’a kita perkenalkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia,” ungkap Sinta M. Iqbal, yang juga menjadi penggerak utama dalam pengembangan kerajinan daerah.

Desain-desain yang ditampilkan dalam parade busana tersebut disebut unik dan belum pernah dipamerkan sebelumnya. Tonal warna, motif geometris khas, dan teknik tenun yang kaya nilai sejarah berhasil menghadirkan perpaduan antara keanggunan tradisi dan sentuhan modernitas.

Pada hari terakhir IFW 2025, Sinta juga mengungkapkan telah melakukan berbagai diskusi dengan para fashion enthusiast, pengamat mode, hingga pelaku industri kreatif guna mendapatkan masukan berharga untuk peningkatan kualitas kriya NTB.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Tapi saya optimis, dalam waktu dekat kriya NTB bisa menasional, bahkan menembus pasar internasional,” tegasnya.

Apresiasi pun datang dari berbagai tokoh, termasuk istri Wakil Menteri Luar Negeri RI, Nurindah Sari Nasir, yang menyebut warna-warna dalam koleksi Muna Pa’a sangat relevan dengan tren mode global. Hal senada juga diutarakan oleh istri Duta Besar RI untuk Republik Cile, Fanny Buana, yang terpukau oleh harmonisasi warna dan keindahan tekstur kain khas Dompu tersebut.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta istri Himmatul Aliyah, yang secara khusus menyaksikan parade busana bertajuk Marvelous Muna Pa’a dan memberikan apresiasi atas pelestarian warisan budaya bangsa melalui jalur mode.

Sebagai catatan penting, kain Muna Pa’a telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sejak tahun 2023. Kain ini dikenal sebagai tenun gedogan khas Dompu dengan motif tiga dimensi menyerupai anyaman bambu (gedek), yang pada masa silam hanya dikenakan oleh para raja dan bangsawan.

Dengan tampilnya Muna Pa’a di panggung mode nasional, harapan besar pun terbit agar kekayaan tradisional NTB terus mendapat tempat istimewa di industri kreatif Indonesia dan dunia. (F3)

Ket. Foto:

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni bersama para model di gelaran Indonesia Fashion Week (IFW) 2025. (Ist)