HarianNusa.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengaku kecewa dengan pemberian jatah beras Cadangan Pangan Pemerintah yang diberikan

oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemberian tersebut dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kurang adil. Pasalnya, menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, H. Moh. Nadjib, jumlah yang diberikan kepada pihaknya jauh lebih kecil dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, bahkan Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan surat dari Dinas Ketahanan Pangan NTB, beras yang merupakan Cadangan Pangan Pemerintah itu totalnya berjumlah 139 ton. Lombok Barat sendiri hanya memperoleh 12 ton, sedangkan Kabupaten Sumbawa dijatahkan 15 ton, Lombok Timur memperoleh 25 ton, KSB dijatahkan 10 ton, Lombok Tengah 7 ton dan Mataram hanya memperoleh 5 ton saja. Terbesar adalah Kabupaten Lombok Utara yang diberikan beras sebanyak 65 ton atau 46 persen dari total cadangan itu.

“Dasar penetapan oleh Sekda dan BPBD Provinsi itu apa?,” tanya Nadjib sambil menjulurkan surat yang dimaksud.

Kalau dampak bencana gempa menjadi dasar penetapan, kata Nadjib, mestinya Lombok Barat harus mendapat jatah beras paling banyak.

“Total rumah rusak di NTB, kita yang terbanyak, yaitu 72.222 rumah,” ujar Nadjib saat dihubungi di kantornya di Gerung Lombok Barat, Rabu (2/1).

Masih menurut Nadjib, total rumah rusak di NTB versi BPBD NTB adalah 216.519 rumah. Rumah rusak di Lombok Barat sendiri mencapai 33,3 persennya.

“Kalau KLU (Lombok Utara, red) kan hanya 49.853 atau 23,8 persen dari total rumah rusak di NTB? Bandingkan dengan Lombok Barat, jauh kan?,” tanya Nadjib sengit.

Dinas Ketahanan Pangan NTB, masih kata Nadjib, tidak bisa menjelaskan soal alasan dan bagaimana caranya menghitung alokasi jatah beras tersebut.

“Seperti mengira-ngira saja. Kalau misalnya antisipasi banjir jadi dasar penetapan, daerah kita di Lombok Barat juga banyak yang berpotensi terkena banjir dan rob,” jelas Nadjib.

Pihaknya, aku Nadjib, tetap berterima kasih kepada Provinsi, namun tetap akan mempertanyakan kebijakan tersebut.

“Untuk menjadi perbaikan di masa mendatang agar lebih adil dalam memberi perhatian. Lombok Barat juga masih wilayah NTB kan?,” pungkas Nadjib. (f3)

Komentar