HarianNusa.com – Terhadap Raperda tentang usaha kelautan dan perikanan, Pengusul melalui juru bicaranya, H. Burhanuddin mengatakan sangat

mengapresiasi terhadap semua fraksi yang dengan komitmen dan penuh tanggung jawab telah menyambut baik dan memberikan dukungan dan persetujuan terhadap Perda Perizinan Usaha Kelautan dan Perikanan diusulkan menjadi Raperda prakarsa DPRD NTB untuk dibahas lebih lanjut.

Burhan menyampaikan bahwa Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan yang wilayahnya terdiri dari laut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

“Potensi perikanan
Yang sangat besar tersebut merupakan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung dan menunjang perekonomian daerah. Pemanfaatan secara optimal diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup pengusaha kecil dan pembudidaya ikan kecil, dan meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan sumberdaya pelestariannya,” ungkap Burhanuddin saat membacakan jawaban Pengusul atas pandangan Fraksi-fraksi Terhadap empat buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB, pada Sidang Paripurna DPRD NTB masa Persidangan pertama tahun 2019, Jumat, (04/01).

Terhadap pertanyaan Fraksi Bintang Restorasi mengenai urgensinya perizinan usaha perikanan dan kelautan, Burhanuddin menjelaskan bahwa sistem perizinan dimaksud silakukan dengan instrumen yang bersifat representatif terhadap pengendalian sumber daya ikan agar tingkat eksploitasi tidak melampaui potensi yg tersedia.

“Selain itu perizinan juga dimaksudkan sebagai pengumpul data dalam rangka penyusunan pengembangan dan pembinaan usaha perikanan sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan sumberdaya perikanan. Dengan alasan tersebut sehingga nelayan, petani ikan kecil dan perorangan lainnya yang melakukan usaha perikanan menjadi mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikecualikan dari memperoleh izin ini.

Bahwa pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang perikanan dan kelautan memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha pembudidaya ikan, penerbitan ijin penangkapan ikan, penerbitan ijin kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5GT-30 GT.

Perizinan usaha perikanan adalah meliputi Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Izin usaha perikanan tersebut wajib bagi yang melakukan perusahaan perikanan di wilayah RI.

“Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan dalam SIUP. Untuk usaha penangkapan ikan akan ditentukan titik koordinat daerah penangkap ikan. Jumlah dan ukuran kapal penangkapan ikan serta jenis-jenis peralatan yang digunakan, sementara dalam SIUP itu usaha pembudidaya ikan dicantumkan luas lahan dan letak lokasinya,” jelas Burhanuddin.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar, PPP dan PKS, apakah perda tentang perizinan usaha perikanan dan kelautan ini berpihak dan memberikan perlindungan terhadap nelayan, pembudaya ikan dan pengusaha ikan lokal?, Burhanuddin menjelaskan bahwa sebagaiman diuraikan sebelumnya bahwa Perda perizinan usaha perikanan ini selain bertujuan untuk menjaga sumberdaya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan berkewajiban memiliki ijin usaha perikanan dan surat ijin kapal angkut perikanan. Perda ini dikecualikan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

“Pengecualian penangkapan ikan kecil dan budidaya ikan kecil diganti dengan tanda pencatatan kapal.
Adapun kewajiban bagi yang memperoleh ijin tersebut dimaksudkan untuk melindungi petani ikan kecil dan perorangan lainnya yang usahanya lebih merupakan mata pencaharian untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut untuk Fraksi PDI-Perjuangan dan PKS yang meminta penjelasan keterkaitan Perda ijin usaha kelautan dan perikanan dengan Perda retribusi penangkapan ikan serta jumlah retribusi yang dikenakan terhadap pemeberian ijin ini karena didalam perda ini belum dimuat tentang besaran retribusi ijin usaha penangkapan ikan dan ijin usaha perikanan. Pengusul menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perda ini mengatur tata cara atau prosedur terhadap penerbitan ijin usaha ikan dan kapal angkut ikan termasuk ketentuan mengenai masa berlaku, tamabahan dan perpanjangan ijin, serta sanksi, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin usaha.
2. Terhadap izin usaha yang diberikan pelaku usaha maka baginya dipungut dan wajib membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa objek pemberian izin usaha perikanan diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha, penangkapan atau pembudidayaaan perikanan. Yang diartikan berupa:
A. Izin usaha perikanan
B. Izin usaha penangkapan ikan untuk kapal 5GT hingga 30 GT.
C. Izin kapal pengangkut ikan diatas 5 GT-30 GT.
D. Izin penangkapan dan pengelolaan ikan di wilayahn laut sampai dengan 12 mil.

“Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas sehingga Pemerintah Provinsi NTB perlu memberikan secara efisien yang dimaksudkan dalam rangka wilayah dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dengan tetap memperhatikan kelestariannya,” ungkapnya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB masa Persidangan Pertama tahun 2019 ini dipimpin oleh H. Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD NTB bersama Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, dihadiri oleh Fraksi-fraksi DPRD NTB, Sekda NTB H. Rosiady Sayuti, Forkopimda NTB, unsur TNI-Polri dan tamu undangan lainnya. (f3)

Komentar