HarianNusa.com – Beredarnya foto salah seorang anggota Komisioner KPID Provinsi NTB yang mengacungkan satu jari bersama caleg dan timses salah satu pasangan capres dan cawapres 2019 yang viral beredar di sosial media, Bawaslu NTB atensi hal tersebut.
Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu NTB, Umar Acmad Seth, SH.,MH., menyatakan atas beredarnya berita tentang foto mengacungkan satu jari salah seorang Komisioner KPID NTB itu untuk memperjelas posisi kasus tersebut pihaknya akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu apakah akan dilakukan investigasi terhadap kasus itu.
“Setelah ada perintah investigasi maka kami akan melakukan investasi dengan mendatangi orang-orang yang telah memberikan informasi ini kepada Bawaslu,” kata Umar ditemui Hariannusa.com di Ruang Kerjanya, Selasa, (22/1/19) sore.
Lebih rinci, Umar memaparkan tahapan proses yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut.
“Hasil dari investasi itulah yang akan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Nah laporan hasil pengawasan itu nanti selanjutnya akan di plenokan lagi. Hasil pleno itulah nanti yang akan menentukan apakah kasus ini akan ditindaklanjuti atau seperti apa nantinya,” jelas Umar.
Terpisah, Sekretaris KPID NTB, Fairus Zabadi mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemanggilan dari Bawaslu terkait beredarnya foto acungkan satu jari salah seorang Komisioner KPID NTB itu.
“Sampai saat ini belum ada surat yang dikirim Bawaslu kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB,” Kata Pria yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Macel itu.
Ditanya apakah KPID akan mengambil sikap terhadap anggotanya yang diduga menyalahi aturan karena dianggap tidak netral tersebut, Fairus mengatakan tentu saja Komisioner akan mengambil langkah-langkah sesuai kode etik yang berlaku di KPID NTB.
Saat ditemui, Ketua beserta jajaran Komisioner KPID NTB tidak ada ditempat. Menurut informasi mereka sedang menghadiri acara di Lombok Timur.
Beredarnya foto salah seorang Komisioner KPID NTB yang mengacungkan satu jari tersebut menjadi polemik karena dianggap tidak netral dan diduga melanggar etik. (f3)
