Wagub NTB Hadiri Rakor Kebencanaan Bersama BIN

- Advertisement -

HarianNusa.com – Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri undangan dari Deputi IV Bidang Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membahas Kesiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Bencana Tahun 2019, Senin (28/1/19).

Irjen Pol Bambang Sunarwibowo selaku Kepala Deputi IV BIN dalam pemaparannya menyampaikan bahwa, bencana alam yang terjadi di Indonesia sulit atau bahkan tidak bisa dihindari. Untuk itu, lanjut Bambang, sangat perlu untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

- Advertisement -

“Perlu ada koordinasi yang baik antara semua pihak dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang akan terjadi pada tahun 2019. Hal ini mengingat, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada zona rawan bencana khususnya bencana gempa bumi,” jelas Bambang di Ruang Serbaguna Kantor BIN Jakarta.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa, NTB setelah diterpa rentetan gempa bumi pada tahun 2018, kini sedang fokus mengerjakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

“Saat ini kami sedang terus mempercepat selesainya pembuatan hunian tetap atau huntap bagi korban terdampak gempa bumi Lombok Sumbawa,” papar Wagub.

- Advertisement -

Hunian tetap yang sedang dibangun untuk korban gempa, lanjut wagub, berupa rumah tahan gempa dengan berbagai bentuk seperti Risha, Risba, Riko, Rika, dan lain sebaginya.

“Mengingat NTB merupakan wilayah rawan gempa, maka rumah yang dibangun untuk masyarakat korban gempa berupa rumah tahan gempa sehingga bisa tahan jika sewaktu-waktu gempa kembali terjadi,” tuturnya.

- Advertisement -

Menurut wagub, pemerintah pusat telah merealisasikan janjinya memberikan bantuan untuk pembangunan hunian tetap kepada korban terdampak gempa bumi Lombok dan Sumbawa.

“Pemerintah pusat telah mentransfer sebesar 3,5 triliun untuk membantu pembangunan huntap korban gempa dan lebih dari 80 persen masyarakat korban gempa telah terisi rekeningnya oleh bantuan dari pemerintah pusat tersebut,” tegas Wagub.

Meski telah banyak korban gempa yang telah terisi rekeningnya dengan bantuan dari pemerintah pusat tersebut, namun belum semuanya bisa langsung menggunakan dana yang sudah ditransferkan itu untuk membangun rumah tahan gempa.

“Berdasarkan Inpres tentang pembangunan huntap ini harus dengan sistem pemberdayaan maka pembangunan huntap baru bisa dimulai setelah masyarakat membentuk pokmas dan memiliki fasilitator,” jelas wagub.

Dikatakan Wagub, belum banyaknya huntap yang telah selesai dibangun di antaranya dipengaruhi oleh jumlah fasilitator yang masih minim.

“?Dari sekitar 2.400 fasilitator yang dibutuhkan untuk rumah rusak berat, baru ada sekitar 766 fasilitator yang sudah ada dan sedang dilakukan perekrutan untuk menambah jumlah fasilitator sehingga proses pembangunan huntap bisa lebih cepat,” ungkap Wagub.

Rakor yang dimulai sejak pukul 09.00-12.40 WIB itu menghasilkan beberapa kesimpulan di antaranya adalah perlunya membangun layanan informasi rawan bencana di setiap daerah sehingga masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan informasi tentang kebencanaan. Selain itu, penting untuk diberikan pelatihan dan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat bisa melakukan penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana.

Hadir dalam rakor ini adalah beberapa pejabat terkait yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, BMKG, BNPB, Kemendagri, KABINDA, dan lain sebagainya. Sementara itu, pejabat NTB yang mendampingi wagub adalah Kadis Perkim, Kadis LHK, Kepala Kesbangpoldagri, dan Kalak BPBD. (f3)

- Advertisement -
Selasa, Juli 15, 2025

Trending Pekan ini

NTB Dapat Jatah UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Jamhur : Bukti Nyata Perjuangan Legislator PKB di Senayan

HarianNusa, Lombok Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)...

Mori Hanafi Resmi Pimpin NasDem NTB, Fokus Bangun Kader Berkualitas untuk 2029

HarianNusa, Mataram - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem...

Komisi V DPRD NTB Dorong Perbaikan Layanan RSUP : Hutang Hampir Tuntas, Pelayanan Harus Lebih Baik

HarianNusa, Mataram - Komisi V DPRD Provinsi NTB menggelar...

Sengketa Tapal Batas Selesai, Nambung Tetap Milik Lobar

HarianNusa, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan...

Listrik Untuk Rakyat : Komisaris PLN Kunjungi NTB, Apresiasi Dedikasi Pegawai dan Infrastruktur Andalan

HarianNusa, Mataram — Dalam semangat memastikan listrik hadir secara...
Selasa, Juli 15, 2025

Berita Terbaru

Wabup UNA Ajak Baznas Lobar Kelola Zakat Secara Profesional untuk Turunkan Kemiskinan

HarianNusa, Lombok Barat - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)...

Fornas VIII Jadi Pemanasan Menuju PON 2028 

HarianNusa, Mataram - Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII...

Komisi V DPRD NTB Dorong Perbaikan Layanan RSUP : Hutang Hampir Tuntas, Pelayanan Harus Lebih Baik

HarianNusa, Mataram - Komisi V DPRD Provinsi NTB menggelar...

Hamdan Kasim Dorong Percepatan IPR Berbasis  Koperasi : Langkah Nyata Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB

HarianNusa, Mataram  -  Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan...

Ketua Konferprov PWI NTB: Hindari Politik Uang, Biaya Pendaftaran Bukan Masalah

HarianNusa, Mataram - Jangan rusak marwah organisasi wartawan tertua...

NTB Dapat Jatah UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Jamhur : Bukti Nyata Perjuangan Legislator PKB di Senayan

HarianNusa, Lombok Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)...
Selasa, Juli 15, 2025
spot_img

Berita Lainnya

Rubrik Populer

error: Content is protected !!