HarianNusa.Com – Menurut data tahun 2018 lalu total Penyandang Disabilitas di Lombok Barat berjumlah 2.425 orang. Sebanyak 327 orang adalah penyandang disabilitas tubuh, sisanya mereka yang mengalami disabilitas netra, ganda, rungu wicara, psikotik, dan grahita.
Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya menyiapkan fasilitas ramp di kantor-kantor pelayanan, namun juga trotoar dan rambu jalan yang sesuai dengan kondisi mereka.
Terhadap hal tersebut, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapat sorotan tajam dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua HWDI NTB, Sri Sukarni melontarkan kritiknya saat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusi (GESI), di Hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (20/2) yang merupakan bagian dari program Kerjasama Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
“Sudah 13 tahun Peraturan Menteri PU itu ada, tapi kok belum banyak fasilitas pelayanan publik yang dibangun ramah terhadap penyandang disabilitas,” kritik pedas Sri Sukarni.
Peraturan yang dimaksud Sri adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umun Nomor 30 Tahun 2006 tentang Aksesibilitas pada Gedung Bangunan dan Lingkungan.
“Tiga belas tahun itu bukan waktu yang singkat,” ujar Sri.
Sri menuding, masih banyak fasilitas umum dan pelayanan publik milik pemerintah yang dibangun dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka (penyandang dusabilitas,red). Bahkan, Sri menuturkan, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengurusi para penyandang disabilitas tidak memiliki fasilitas yang mendukung aksesibilitas buat mereka yang difable.
“Minimal mereka membangunkan ramp (jalan miring dengan ada pegangan, red) sehingga kami bisa lebih mudah mengunjungi,” cetusnya.
Sri menuding, persoalan kebutuhan khusus penyandang disabilitas belum menjadi prioritas di kalangan pemerintah. Untuk itu, ia berharap pihaknya dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.
Tudingan tersebut mendapat sambutan dari kalangan OPD. Sebagai contoh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat mengaku sudah menyediakan fasilitas ramp yang dituntut oleh Sri Sukarni.
“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil masukan dari Ombudsman Perwakilan NTB, di Dinas Dukcapil Lombok Barat sudah menyediakan ramp,” terang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, H. Ahmad Rozi sambil menuturkan posisi ramp yang dimaksudnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang H. Lalu Najamuddin juga mengatakan hal yang sama.
“Kantor Dinas PU saat ini sudah melengkapi diri dengan fasilitas ramah disabilitas,” terang Najamuddin.
Hasil pantauan lapangan, memang masih banyak Kantor OPD yang belum sama sekali memiliki sarana pendukung seperti yang diminta oleh Sri Sukarni. Terutama di Dinas Sosial yang sesungguhnya berkepentingan terhadap kalangan penyandang disabilitas.
“Kita selalu menyiapkan jenis bantuan, seperti kursi roda atau alat bantu dengar, sesuai dengan proposal yang masuk ke kami. Untuk ramp, mungkin kami bangun tahun ini,” tukas Sekretaris Dinas Sosial Siti Sumarni.
Ketua HWDI NTB itu mengapresiasi beberapa OPD yang menurutnya sudah peka dengan kondisi mereka. Namun demikian, Sri tetap mengingatkan agar OPD yang lain bisa melakukan hal yang sama dan melibatkan pihaknya dalam penyusunan perencanaan program.
“Saya yakin, bapak ibu yang membuat (perencanaan, red) tanpa melibatkan kami sehingga menjadi seperti sekarang. Isyu disabilitas jangan hanya menjadi isyu di Dinas Sosial saja,” tukasnya.
Menyambut tantangan itu, Sekretaris RSUD Tripat Arif Suryawirawan meminta agar HWDI NTB bisa mendampingi pihaknya dalam penyediaan fasilitas yang dimaksud.
“Kami berharap HWDI bisa hadir di RSUD. Saya akan ajak ibu jalan-jalan untuk menunjukkan ke kami, titik mana saja ramp itu harus dibangun,” pinta Arif mengaku pihaknya sangat memperhatikan hal tersebut. (f3)
