Gubernur NTB Dr. H. Sekaligus Ketua TPID NTB, Zulkieflimasyah (Tengah) bersama KPw BI NTB sekaligus Wakil Ketua TPID NTB, Achris Sarwani (nomor dua dari kanan) dalam acara HML TPID NTB (istimewa)
Gubernur NTB Dr. H. Sekaligus Ketua TPID NTB, Zulkieflimasyah (Tengah) bersama KPw BI NTB sekaligus Wakil Ketua TPID NTB, Achris Sarwani (nomor dua dari kanan) dalam acara HML TPID NTB (istimewa)

HarianNusa.Com – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah sekaligus Ketua TPID Provinsi NTB membuka High Level Meeting (HLM) yang digelar oleh TPID Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, bertempat di Gedung Serbaguna Kantor BI NTB, Kamis, (21/02/19).

HLM TPID NTB 2019 ini digelar sebagai wadah evaluasi dan penyampaian arahan strategis untuk pengendalian inflasi daerah kedepannya.

Gubernur, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa ke depan, Provinsi NTB dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, guna mendukung pemulihan ekonomi NTB. Untuk itu, diperlukan sinergitas semua pihak harus terus diperkuat.

“Hal lainnya yang perlu dicermati adalah pengendalian inflasi bukan untuk menciptakan harga serendah-rendahnya, namun menciptakan harga yang stabil sehingga menjadi insentif bagi produsen dan konsumen. Sinergi antara Bank Indonesia, seluruh OPD, Kepolisian Daerah, dan instansi vertikal perlu untuk terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi NTB,” kata Gubernur.

Sementara, Kepala Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani memaparkan bahwa inflasi NTB 2018 sebesar 3,16% (yoy), lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sebesar 3,7% (yoy). Namun demikian, inflasi NTB 2018 masih sedikit lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 3,13% (yoy). Pada awal tahun (Januari 2019) inflasi bulanan sebesar 0,51% (mtm). Diperkirakan bulan Februari 2019 tekanan inflasi akan menurun.

“Pada tahun 2019 terdapat beberapa resiko inflasi yaitu terkait cuaca, tiket pesawat dan terkait rekonstruksi untuk komoditas bahan bangunan pada masa pemulihan paska gempa,” ungkap Achris Sarwani.

Dalam HLM ini, lanjut Achris, pihaknya telah memetakan dan mengkonfirmasi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi pada tahun 2019 berdasarkan data tahun 2018, dan kendala yang mungkin timbul misalnya terkait pasokan.

“Semua komoditas pangan bisa dipenuhi dari dalam Provinsi NTB, kecuali 2 (dua) komoditas, yang sebagian didatangkan dari provinsi lain yaitu telur ayam dan daging ayam,” jelasnya.

Strategi pengendalian harga tahun 2019 anjut Achris, akan difokuskan pada sisi timing dan ketersediaan barang di pasar. Untuk komoditas yang tidak mencukupi produksinya, pemenuhannya dari luar daerah, sehingga perdagangan daerah yang harus didorong. Dua strategi komoditas inflasi ini memberikan potensi bagi BUMD untuk menjalankan bisnisnya, yaitu menjual komoditas yang surplus dari Provinsi NTB ke luar daerah dan menyediakan komoditas dari luar daerah yang dibutuhkan oleh Provinsi NTB yang pemenuhan dari dalam provinsi masih kurang.

“Di luar komoditas pangan, ada beberapa hal lain yang harus kita perhatikan, sebagai contoh, konversi minyak tanah ke gas di Pulau Sumbawa yang berpotensi menyebabkan inflasi,” tambah Achris Sarwani.

Kepala Dinas Perdagangan, Hj. Putu Selly Andayani mengatakan bahwa NTB membutuhkan Controlled Atmosphere Storage (CAS) untuk komoditas yang dihasilkan daerah ini, seperti bawang, hortikultura dan daging.

Kadivre Bulog NTB, Ramlan UE sepakat dengan apa yang disampaikan dinas perdagangan. Terkait dengan itu Ia pun mengaku telah menyampaikan usulan ke Bulog Pusat.

HLM TPID NTB 2019 ini menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya, meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi secara merata antar waktu melalui penjadwalan masa tanam dan panen yang terukur, guna meminimalisir gejolak harga komoditas dan didukung oleh perbaikan infrastrktur, menyusun kembali neraca pangan, optimalisasi peran Bulog dan BUMD sebagai penyangga ketahanan pangan, membangun pusat informasi pangan yang terintegrasi, dan penyelenggaraan pasar murah secara terintegrasi. (f3)

Komentar