fbpx
23 C
Mataram
Sabtu, Agustus 15, 2020
Update Covid-19 Indonesia
135,123
Total Kasus
Updated on 15/08/2020 7:24 am
Beranda Pemerintahan PKS Minta Penjelasan Gubernur Terhadap Empat Raperda Usul Eksekutif

PKS Minta Penjelasan Gubernur Terhadap Empat Raperda Usul Eksekutif

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.Com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi NTB meminta penjelasan Gubernur terhadap empat Raperda prakarsa Eksekutif (Pemerintahan Provinsi NTB)

Terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Fraksi PKS mengatakan dari dokumen RPJMD yang diajukan, Fraksi Partai keadilan Sejahtera menilai, perlu kiranya dilakukan penajaman terhadap target dan strategi yang digunakan untuk memenuhinya, terutama pada bidang Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kemiskinan.

“Mohon Penjelasan,” ungkap Ketua Fraksi PKS Johan Rosihan dalam dokumen pemandangan umum Fraksi PKS.

- Advertisement -

Tentang Raperda Rencana Umum Energi Daerah menurut Fraksi PKS, energi memiliki peran penting dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan daerah. Sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Fraksi PKS memandang, penyediaan energi kita sangat tergantung dari sumber energi fossil seperti minyak, batubara, dan gas. Padahal daerah kita memiliki berbagai potensi energi baru terbarukan (EBT). Potensi energi terbarukan di wilayah Nusa Tenggara Barat cukup melimpah seperti panas bumi, energi air, surya, angin, biomassa dan biogas yang diperkirakan diperkirakan mencapai 274,2 Mega Watt. Fraksi PKS memandang, penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan sumber energi baru terbarukan harus menjadi prioritas utama dalam RAPERDA ini. Terhadap hal ini, mohon penjelasan,” kata Johan Rosihan.

Terhadap Raperda Pengelolaan Sampah, Fraksi PKS berpandangan,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan penegasan penting mengenai perubahan paradigma pengelolaan sampah. Kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

“Fraksi PKS memandang, kebijakan dan strategi pengelolan sampah dalam rancangan peraturan daerah NTB menitikberatkan pada pengelolaan pengolahan sampah yang ada. Tetapi kurang menyentuh aspek pelibatan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, sebagai sebuah strategi preventif dan preemptive dari masalah sampah ini. Mohon penjelasan,” ujarnya.

Terakhir, Tentang Raperda Pengelolaan Hutan, Fraksi PKS menyampaikan empat pemandangannya, yakni:
Pertama, Kondisi hutan di daerah NTB cukup mengkhawatirkan. Berbagai daerah terkena musibah banjir dan tanah longsor. Selain karena tingginya curah hujan, juga karena kondisi hutan yang mulai kritis.

“Bagaimana langkah jangka pendek yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini?,” Tanyanya.

Kedua, program peningkatan komoditas pertanian seperti jagung, disisi lain membuat masyarakat melakukan perambahan hutan yang cukup ekstensif terutama di pulau Sumbawa.

“Bagaimana langkah pemerintah untuk menangani hal ini?,” Kata Johan.

“Ketiga, pada rangkaian reses terakhir, kami menangkap mulai timbul kesadaran pada petani kita untuk kembali merevitalisasi kawasan lahan kering dengan menanam pohon, tetapi terkendala untuk melakukannya secara massif karena tidak dapat mengakses bibit yang harganya cukup tinggi. Mereka berharap agar hal ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah,” ujarnya.

Keempat, Penguasaan hutan oleh pengusaha yang telah memiliki ijin pemerintah dan pengolahan lahan hutan yang cukup lama dilakukan turun- temurun oleh masyarakat sekitar hutan, banyak menimbulkan konflik.

“Bagaimana pemerintah menyelesaikn masalah tersebut?.Mohon penjelasan,” tutupnya.

Rapat Paripurna DPRD NTB kedua tahun 2019 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda usul Eksekutif dan pembentukan panitia khusus (Pansus), digelar di Gedung DPRD NTB, Jumat (22/02/19) dipimpin oleh Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri didampingi H. Abdul Hadi, dan Lalu Wirajaya serta dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti mewakili Gubernur NTB, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, sejumlah OPD Pemprov NTB dan para tamu undangan lainnya. (f3)

Wakil Ketua TGH Mahali Fikri didampingi oleh H. Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya memimpin Rapat Paripurna DPRD NTB kedua tahun 2019. (Istimewa)
Wakil Ketua TGH Mahali Fikri didampingi oleh H. Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya memimpin Rapat Paripurna DPRD NTB kedua tahun 2019. (Istimewa)

- Advertisement -

1 KOMENTAR

Comments are closed.

- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Universitas Warmadewa Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, 4 Program Studi Baru Siap Cetak Tenaga Kerja Profesional

HarianNusa.Com, Denpasar - Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Bali dan Indonesia timur, Universitas Warmadewa (Unwar) di tahun 2020 kembali membuka pendaftaran...

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

Tahun 2020, TNI AD Rekrut 17.264 Prajurit, Yuk Daftar!!

HarianNusa.Com, Jakarta - Tahun 2020 TNI AD menambah alokasi rekrutmen (penerimaan) prajurit menjadi 17.264 orang. Selain itu prosedurnya juga relatif lebih mudah dan materi...

Merdeka atau Mati

Harmoko (Ketua Umum KAMMI UNRAM) Kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia