fbpx
23 C
Mataram
Kamis, Desember 3, 2020
Update Covid-19 Indonesia
549,508
Total Kasus
Updated on 03/12/2020 6:19 am
Beranda Nasional Kepala Daerah Disarankan Libatkan KPK

Kepala Daerah Disarankan Libatkan KPK

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan pihak Kepala Daerah selaku eksekutif melibatkan KPK. Hal ini terkait dengan maraknya tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan anggaran.

Dalam rilis yang diterima media ini, saran tersebut disampaikan salah seorang pimpinan lembaga anti rasuah, Alexander Marwata, saat memberikan materi pada Workshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta, Senin (25/3/19).

Alexander Marwata mensinyalir berdasarkan kasus yang KPK tangani, telah terjadi saling sandera antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan anggaran. Alex menunjuk kasus Kota Malang dan Provinsi Jambi yang sudah lama ditangani pihaknya.

- Advertisement -

“Kami berharap para Kepala Daerah menginformasikan (hal itu, red). Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, pak Ganjar ketika stag dalam pembahasan APBD. Gubernur tidak meminta KPK untuk mengintervensi, hanya untuk mendengarkan,” aku Wakil Ketua KPK itu.

Menurut pengakuannya, keterlibatan KPK dalam pembahasan yang semula alot tarik ulurnya membuatnya menjadi lancar dan menghasilkan APBD yang pro kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, Wakil Ketua tersebut menegaskan, tidak ada niat sedikitpun buat KPK melakukan OTT.

“Saya tidak ingin menakut-nakuti. Percayalah bahwa kami tidak mengincar, tidak menargetkan untuk melakukan OTT. Apa yang kami lakukan, itu semua informasi dari masyarakat,” terang Alex sambil menuturkan satu kasus OTT yang justru pemberi informasinya adalah istri dari yang di-OTT.

Terkait dengan pelibatan KPK untuk ikut mengawasi pembahasan APBD, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di tempat yang sama, tidak menampik bila pembahasan APBD bersama legislatif sering mengalami tarik ulur.

“Tapi walau begitu, kita selalu bisa berkomunikasi dan menjalin kemitraan bersama DPRD,” aku Fauzan menyambut baik uluran KPK tersebut.

Komunikasi yang baik, aku Fauzan, menjadi salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Lombok Barat.

“Rekan-rekan di DPRD sudah memahami aspek perencanaan kita. RPJMD yang menjadi dasar RKPD di mana KUA PPAS-nya adalah kesepatan bersama antara kita dengan DPRD. Jadi, belum perlu melibatkan KPK-lah,” pungkas Fauzan tersenyum.

Fauzan sendiri hadir di workshop yang rencananya berlangsung sampai esok hari itu, bersama belasan Kepala Daerah se-Indonesia yang rata-rata baru memenangkan kontestasi Pilkada Serentak tahun lalu. Untuk periode selanjutnya, rencananya Fauzan akan dilantik bersama Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun di tanggal 23 April mendatang. (f3)

 

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berkacamata berdiri mengenakan baju batik coklat putih saat menghadiri Workshop "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta. (istimewa)
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berkacamata berdiri mengenakan baju batik coklat putih saat menghadiri Workshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta. (istimewa)

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

Jarot Ingin Sumbawa Maju

HarianNusa.com, Sumbawa - Pesta demokrasi di Kabupaten Sumbawa akan digelar September tahun 2020i ini. Tana Samawa sudah mulai menghangat. Calon pemimpin masa depan Kabupaten...

UMP NTB 2021 Ditetapkan, Ini Besaran Nilainya

HarianNusa.com, Mataram - Dewan Pengupahan Provinsi NTB akhirnya menetapkan Upah Minimum (UMP) untuk Tahun 2021. Berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada...

KPK Minta Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan Ditertibkan

HarianNusa.com, Lombok Utara - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aset-aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang ada di Gili Trawangan mulai di tertibkan. Pasalnya, pengelolaan...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia