HarianNusa.com, Mataram- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesenian Lalu Suryadi Mulawarman menyatakan untuk program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) tahun 2019 ini pihaknya tidak ambil bagian sebagai penyelenggara disebabkan kurang proaktifnya seniman-seniman di NTB dalam menyukseskan program GSMS pada tahun-tahun sebelumnya.
Suryadi mengaku trauma oleh ulah para seniman yang kerap kali mengkritik pihaknya tanpa terlebih dahulu memahami aturan yang berlaku di birokrasi. “Bukan, proaktif, tapi belum memahami aturan di birokrasi,” terangnya kepada HarianNusa.com melalui aplikasi WhatsApp. Sabtu (27/4).
Menanggapi tudingan Dikbud yang menyebut seniman NTB tidak paham dengan aturan birokrasi terkait penyelenggaraan GSMS, salah seorang seniman R. Eko Wahono memberikan sanggahan. Menurut pelaku teater senior itu, jika ketidakpahaman terletak pada aturan birokrasi? Justru para seniman, selama dua kali penyelenggaraan GSMS (2017 dan 2018) sudah sangat memahami aturan birokrasi yang ada. Selain menyanggah, Eko lantas mempertanyakan kembali alasan yang membuat pihak Dikbud mengharuskan seniman memahami aturan birokrasi, sebab menurutnya, menjadi tugas merekalah untuk memahami aturan yang berlaku di sana.
“Pertanyaannya, kenapa harus seniman memahami kinerja birokrasi? Bukankah selama dua kali GSMS, kita coba memahami kinerja mereka,” katanya.
Program GSMS sendiri merupakan program pemerintah pusat melalui Kemendikbud RI yang dalam penyelenggaraannya melibatkan dinas terkait seperti Dikbud di masing-masing Provinsi. Program tersebut dimulai pertama kali pada tahun 2017 di mana Provinsi NTB selalu terlibat menjadi penyelenggara. (sta)