NTB

Gubernur NTB Selesaikan Sengketa Lahan SMAN 1 Alas Barat

Published

6 tahun ago

21/07/2019

Fitriah

HarianNusa.Com – Setelah melalui silaturrahmi dan komunikasi yang baik dengan Drs. H. Nurdin Ending MM, pemilik sah lahan SMAN 1 Alas Barat. Akhirnya GUBERNURAN NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah akhirnya bisa menyelesaikan lahan sengketa tanah seluas 53 are itu.

Setelah berperkara hampir 14 tahun dan dimenangkan oleh Drs.H. Nurdin Ending, MM. hari ini, Sabtu (20/07/2019), lahan tersebut diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTB. Penyerahan tersebut dilakukan melalui Penandatanganan dan Penyerahan Hibah dari H. Nurdin Ending kepada Pemerintah Provinsi NTB, di SMAN 1 Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Barat.

Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Rusman, tiba di sekolah tersebut disambut para guru dan siswa sekolah setempat. Tidak ketinggalan, puluhan masyarakat juga hadir menyaksikan kegiatan yang bersejarah tersebut.

“Terima kasih yang tak terhingga, atas nama Pemerintah Provinsi kepada Pak Nurdin, yang dengan kelapangan dada, setelah hampir 14 tahun berperkara, kemudian tanahnya diserahkan kepada bangsa dan negara,” ungkap Gubernur pada acara tersebut.

Gubernur menilai, apa yang dilakukan Nurdin Ending merupakan hal yang luar biasa di era modern seperti saat ini.

“Betapa pentingnya sebuah harga diri, betapa pentingnya sebuah kemuliaan. Orang banyak mengorbankan biaya, tenaga, keringat, air mata bahkan darah sekalipun demi menjaga harga diri,” tuturnya.

Orang mulia itu kata Gubernur bukanlah orang yang memiliki banyak tanah, uang atau yang tinggi jabatannya. Namun, orang mulia menurutnya adalah yang mampu memberikan sumbangsih kepada bangsa, agama dan masyarakat di tengah keterbatasan yang dimiliki.

“Saya kira, pak Nurdin memperlihatkan itu kepada kita semua,” ungkapnya dalam siaran Pers yang disampaikan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.

Gubernur juga mengingatkan bahwa menyumbangkan kakayaan terbaik kepada bangsa, agama dan umat akan lebih bermanfaat ketimbang ditumpuk. Pada akhirnya, harta itu diperebutkan anak cucu yang menyebabkan hilangnya persaudaraan.

“Terima kasih kepada pak Nurdin. Semoga ini menjadi inspirasi kita, tidak hanya di Alas Barat, namun di seluruh wilayah NTB,” tutupnya.

Sementara itu, H. Nurdin Ending terlihat haru dan meneteskan air mata ketika menerima penghargaan dari Gubernur. Gubernur memberikan penghargaan itu atas seluruh perjuangan serta sumbangsihnya bagi pendidikan di NTB.

Ia mengaku telah menjalani perkara lahan ini hampir 14 tahun. Akhirnya, di pengadilan ia dinyatakan menang dan berhak atas lahan itu. Namun, dengan keikhlasan yang tinggi, lahan itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB.

“Alhamdulillah tanah ini sudah saya hibahkan. Saya merasa bersyukur dan lega. Semoga ini beramafaat,” ungkapnya usai acara. (f3)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

1 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)