HarianNusa.Com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berbenah dalam meningkatkan tata kelola pembangunan agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang. Diantara langkah kongkrit yang akan dilakukan adalah penggunaan aplikasi E-Kinerja dengan metode Balance Score Card (BSC) yang diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.
Balanced score card merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat. Serta dapat diterapkan tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga untuk sosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.
Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Asisten I Setda NTB Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Asisten II Ir. H. Ridwansyah dan Asisten III Ir. Hj. Hartina, M.Si bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia Drs. Syafruddin, M. Si, di Ruang Tamu Menteri PANRB Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Senin, (5/8/19). Agenda utamanya adalah pemaparan E-Kinerja berbasis BSC di NTB.
Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi menyampaikan kepada Menteri Syafruddin, penerapan E-Kinerja berbasis BSC ini merupakan trobosan baru di NTB dalam upaya untuk mempermudah melakukan monitoring dan evalusasi terhadap semua program yang ada di lingkup Pemprov NTB.
“Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa, BSC ini trobosan baru yang coba kami lakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan transparansi penyelenggaraan program-program di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB,” papar Wagub dalam siaran pers yang disampaikan Biro Humas NTB.
Asisten II Setda NTB Ir. H. Ridwansyah menambahkan, melalui BSC ini semua sumber daya ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau.
“Melalui BSC ini, kepala daerah setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD,” tambahnya.
Demikian juga para Kepala Perangkat Daerah, lanjut Ridwansyah, dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya, sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.
“Dengan menggunakan Aplikasi BSC, maka seluruh rincian program/kegiatan dan alokasi anggarannya serta progres/capaian kinerja dari tiap-tiap pejabat di seluruh Perangkat Daerah sebagai pengelola atau penanggungjawab kegiatan, dapat dipantau secara riil time oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Kepala OPD melalui Dashboard/layar pemantau yang ada diruang pimpinan,” jelasnya.
Menanggapi penjelasan tentang BSC tersebut, Menteri PANRB menyampaikan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi trobosan yang dilakukan oleh NTB ini.
“Sistem ini sangat bagus untuk diterapkan oleh instansi pemerintahan dan saya sangat mengapresiasi trobosan bagus dari pemerintah NTB ini,” tuturnya.
Menteri Syafruddin berpesan, Pemprov NTB harus dapat menggandeng seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB untuk juga menggunakan sistem BSC ini.
“Pemprov NTB harus bisa juga mengajak para Bupati dan Walikota untuk menggunakan BSC ini,” ucapnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan E-Kinerja dengan metode BSC ini. (f3)
