Headline

Gubernur NTB Tegaskan Pariwisata Tidak Identik dengan Laut dan Gunung Saja

Published

6 tahun ago

18/09/2019

Fitriah

HarianNusa.Com – Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa pariwisata, tidak harus identik dengan Laut dan gunung saja. Tetapi juga berbagai aktivitas seni budaya dan tradisi yang perlu terus diperkaya dan dilestarikan, sebagai aset wisata daerah.

NTB kaya dengan warna warni seni budaya dan tradisi rakyat. Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menutup Event Kesenian & Budaya Pringgasela, di Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, Senin (16/9/19).

“Hampir di setiap desa wisata tersimpan potensi seni budaya dan tradisi, termasuk kerajinan tenun dan busana yang perlu dieksplore lebih lanjut,” kata orang nomor satu di NTB itu dalam siaran Pers yang disampaikan Diskominfotik Provinsi NTB, Selasa, (17/9).

“Prosesi Boteng Tunggul ini yang sudah berusia 8 abad adalah warisan budaya yang luar biasa, harus tetap dijaga,” tambah Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Boteng Tunggul adalah sebuah tradisi sakral yang biasa digelar oleh masyarakat desa Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB dalam mengiringi upacara adat Gawe Desa.

Boteng sendiri berarti berdiri dan Tunggul adalah kain tenun yang dibuat pertama kali oleh tokoh tenun setempat yaitu Lebai Nursini. Kini tunggul tersebut telah berumur ± 850 tahun, yang berarti sudah berada di tangan generasi pewaris ke – 17. Tradisi ini sebagai cermin sejarah perjalanan tenun Pringgasela.

Dalam Prosesi adat Boteng Tunggul adalah kain tenun (Tunggul) yang diikatkan pada sebuah pohon bambu petung, sehingga tampak seperti umbul umbul. Kain tunggul itu dipercaya memiliki nilai kesakralan tinggi, sehingga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi ketika akan mengibarkan dalam suatu kegiatan adat gawe desa.

Demikian juga Bambu petung sebagai tiang Tunggul, selain harus diambil utuh mulai dari bagian akar sampai ujungnya, juga orang yang mengikatkan kain itu hanyalah oleh pewaris tradisi, diiringi dengan seni tradisional sasak yaitu Gendang Beleq dan kesenian Rantok.

Ketua Panitia Alunan Budaya Desa Pringgasela, Ahmad Feriawan mengatakan, masyarakat Pringgasela menganggap Tunggul ini adalah tenun Pringgasela dimana mereka sadar bahwa mereka dilahirkan dengan tenun. Sehingga harus dijaga sampai kapanpun.

Tunggul ini juga sering digunakan sebagai media pengobatan dengan memanjatkan do’a dan salawat.
Ia menceritakan bahwa Tunggul terakhir kali dikibarkan pada tahun 1979 silam, ketika pewaris dari kain ini menikah. Sejak saat itu, masyarakat sudah tidak pernah melihat tunggul dikibarkan.

Seluruh tradisi budaya yang dimiliki masyarakat, kata Ahmad Feriawan, harus dilestarikan dan pelestarian itu ada di Kebudayaan. Karena itu tahun 2020, ia berharap pemerintah daerah punya museum untuk melestarikan keragaman adat dan tradisi yang ada di masyarakat. Terlebih Tunggul yang berusia delapan abad tersebut.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Rusman, SH, MH. Dia mengatakan pelestarian budaya adalah bagian yang harus menjadi perhatian. Budaya sebagai cermin dari masyarakat.

“Ini menjadi perhatian kami di Dinas Dikbud, bagaimana ke depannya kita bisa mencari format yang baik sehingga budaya yang dimiliki betul-betul lestari dan menjadi aset yang berharga,” ujarnya.

Di sekolah, jelas Rusman, kekayaan budaya NTB sudah mulai masuk sebagai pelajaran muatan lokal. Bahkan khusus untuk tenun, SMK 2 Selong membuka jurusan khusus terkait kerajinan Tenun. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat.

Selain upacara adat Boteng Tunggul, Alunan Budaya Desa Pringgasela, juga menampilkan beragam atraksi seni seperti Fashion show kain tenun, Pameran UKM dan Tari Tenun.

Kerajinan tenun sendiri menjadi khas Pringgasela. Produk tenun yang dihasilkan tak hanya beredar di Nusantara, tapi mulai menembus pasar dunia. (f3)

Ket. Foto:
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah menutup Event Kesenian & Budaya Pringgasela, di Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, Senin (16/9/19).

Info Lainnya

Headline

Pemerintah Genjot Pembangunan 400 SPPG di NTB, Baru 25 Persen Terealisasi

Published

2 minggu ago

28/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

Info Lainnya

Headline

Viral Video Pernikahan Anak, Anggota Komisi V DPRD NTB Jamhur Desak Sanksi Tegas untuk Pencegahan

Published

2 minggu ago

26/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Viralnya video pernikahan di bawah umur di media sosial baru-baru ini mengundang perhatian publik, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Muhammad Jamhur, angkat bicara mengenai fenomena tersebut dan menegaskan pentingnya edukasi serta peran semua pihak dalam mencegah pernikahan dini.

Menurut HM Jamhur, fenomena Merarik Kodek atau pernikahan dini sebenarnya terjadi di banyak tempat, hanya saja tidak semuanya terekspos ke publik. “Permasalahan pernikahan di bawah umur ini terjadi di mana-mana. Ada yang terpublikasi, ada juga yang tidak. Di era digitalisasi seperti sekarang, semua peristiwa sangat mudah terekspos dan menjadi viral, bahkan tanpa disadari oleh pelaku atau keluarga,” ungkapnya, Senin, (26/5) kepada hariannusa.com.

Ia menilai, walaupun viralitas di media sosial terkadang membawa keberuntungan bagi pemilik akun, namun di balik itu terdapat persoalan serius yang harus segera ditangani. “Pernikahan dini berdampak besar terhadap masa depan pelaku, baik secara psikologis maupun kesehatan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka kawin cerai, serta risiko saat kehamilan dan persalinan. Bahkan anak-anak dari pernikahan dini banyak yang rentan mengalami stunting,” jelasnya.

H. Jamhur mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi secara masif, mulai dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga pemerintah. Ia menegaskan pentingnya peran kolaboratif dalam menekan angka pernikahan dini di NTB.

Ia juga menyoroti keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Dini yang sudah dimiliki oleh NTB. Namun, menurutnya, perda tersebut belum efektif karena tidak mengatur sanksi tegas bagi pelanggarnya. “Kita sudah punya perda, tapi kelemahannya tidak ada sanksi tegas. Ini harus menjadi perhatian agar regulasi benar-benar berdampak,” tandasnya.

Dengan pernyataan ini, H. Jamhur berharap adanya perhatian serius dan langkah konkret dari semua pihak untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan di usia dini.

Seperti diketahui baru-baru ini jagad media sosial dihebohkan dengan video nyongkolan pernikahan anak dibawah umur dimana pengantin perempuan masih duduk dibangku SMP sedangkan pengantin pria baru kelas 1 SMK. Pasangan tersebut diketahui berasal dari Lombok Tengah. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi V DPRD NTB, HM. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

Ekonomi

Dorong Produktivitas Pertanian, Gubernur NTB Serahkan Combine Harvester ke Kabupaten Sumbawa

Published

2 minggu ago

26/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Sumbawa – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat ketahanan pangan kembali dibuktikan. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menyerahkan dua unit combine harvester kepada Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, pada Senin (26/5). Bantuan alat panen modern ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian di wilayah lumbung pangan NTB.

“Yang lain semua dapat, tetapi yang kita utamakan daerah-daerah yang jadi lumbung pangan,” tegas Gubernur Iqbal, menekankan pentingnya optimalisasi alat modern untuk mendukung kabupaten-kabupaten penghasil pangan utama, termasuk Sumbawa dan Lombok Tengah.

Gubernur juga berharap agar bantuan ini dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal. Ia menekankan bahwa dengan skema pinjam atau sewa, alat ini bisa digunakan bergilir oleh para petani tanpa risiko diperjualbelikan.

“Barang itu juga akan tetap terpelihara sehingga dalam jangka waktu sekian tahun, semua kebutuhan petani untuk combine harvester sudah terpenuhi,” ujar Gubernur.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengapresiasi langkah cepat dan strategis dari pemerintah provinsi. Menurutnya, bantuan ini sangat sejalan dengan visi daerah dalam mengembangkan sektor agromaritim berbasis potensi lokal.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi pusat-daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan kami siap mengelola serta memanfaatkan alat ini sebaik mungkin,” kata Bupati Jarot.

Penyerahan combine harvester ini menjadi langkah konkret dalam transformasi sektor pertanian NTB menuju pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, berpose bersama pada kegiatan serah terima dua unit combine harvester, Senin (26/5). (Ist)