HarianNusa, Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06).

“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.

Mendagri menekankan  pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjang, lanjutnya, sektor lain harus mulai dimaksimalkan.

Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja. 

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan   program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku. 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal,  dalam sambutannya  mengatakan, tantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan  yang masih sangat tinggi pada sektor tambang. 

“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, meski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.

(F3)

Ket. Foto:

Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB. 

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

 “Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memiliki  jalan tol pertama yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Jalan tol sepanjang kurang lebih 80 kilometer ini ditargetkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, mengatakan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk mengurai kemacetan serta membuka akses wilayah-wilayah terisolir agar lebih berkembang.

> “Daerah selatan punya potensi besar, mulai dari tambak udang hingga sektor pariwisata yang luar biasa. Jadi harapannya, dengan adanya jalan tol ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencakup dua sisi sekaligus: konektivitas logistik dan pengembangan destinasi wisata,” ujar Sadimin dalam sesi Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB, Senin, (02/06) di Command Center Komplek Kantor Gubernur NTB. 

Saat ini, studi kelayakan atau pra-feasibility study (pra-FS) telah rampung dengan anggaran sebesar Rp1,25 triliun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, proses pembebasan lahan diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp1,9 triliun, dengan total luas lahan yang dibutuhkan mencapai panjang 82 kilometer dan lebar 60 meter. “Ini mencakup dua jalur dengan enam lajur,” jelasnya. 

Total pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini diperkirakan menyentuh angka Rp22 triliun. Adapun untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan  mencapai Rp 1,9 Triliun dengan rincian di lombok Lombok Barat luas 940 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 300 Milyar, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1917 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 1 Triliun, dan Lombok Timur seluas 1978 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 600 Milyar. 

“Untuk pembebasan lahan 100.persen ditanggung pemerintah pusat, dan untuk pembangunan fisik juga akan dibantu sebesar 30 persennya,” ungkapnya. 

Sadimin optimistis, investasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Dengan skema kerja sama dan dukungan yang ada, diperkirakan dalam waktu 9 tahun sudah bisa kembali modal.

Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi menambahkan bahwa pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan  perekonomian namun juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

“Kita tahu bahwa di wilayah selatan NTB ini memiliki sentra ekonomi yang cukup bagus dan prospektif untuk pariwisata  dan perikanan,” ujarnya.

Proyek tol Lembar-Kayangan ini diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru, memajukan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan di NTB. (F3)

Ket. Foto:

(Kiri-kanan) Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi dan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin saat konferensi pers di Command Center. (HarianNusa)