Sanksi Tegas Bagi Perusak Hutan Harus Dikedepankan

HarianNusa.Com, Mataram – Hutan di Nusa Tenggara Barat kondisinya terbilang mengkhawatirkan. Kawasan yang menjadi habitat flora dan fauna ini mengalami penggundulan akibat tangan- tangan jahil yang melakukan penebangan dan perambahan secara liar. Jika ini tidak disikapi dengan serius maka ancaman besar bagi kehidupan masyarakat kedepannya terbuka lebar.

Menyikapi kondisi hutan NTB tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Rauf mengatakan, rusaknya kawasan hutan di daerah ini tidak hanya diakibatkan oleh ilegal loging tetapi juga adanya perluasan tanaman jagung seperti yang terjadi di wilayah Dompu dan Bima. Pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan tanaman jagung namun luas arealnya tidak sampai merusak hutan dengan membabat pohon bagi perluasan penanaman jagung.

Menurut Abdul Rauf, sinergitas antara dinas kehutanan dan dinas pertanian penting dilakukan sehingga masyarakat digerakkan untuk menanam tanaman keras yang juga memberi nilai tambah kepada masyarakat. Ia mengatakan, penerapan sanksi kepada oknum yang melakukan perambahan dan ilegal loging juga penting dikedepankan.

"Sanksi tegas ini diharapkan akan memberi efek jera sehingga para pelaku akan berpikir panjang melakukan penebangan pohon," tegasnya saat diwawancara wartawan di Kantornya, Kamis, (09/01/2020).

Pemerintah kabupaten juga ditekan untuk tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan kehutanan. Pasalnya dampak dari hutan rusak akan dirasakan langsung oleh masyarakat atau lokasi hutan itu sendiri yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten. (f3)

Ket. Foto: Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Rauf. (HarianNusa.com/f3)