HarianNusa.com, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE.,M.Si meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Jum’at, (21/02/2020). Gedung tersebut berada di Jalan Kaktus Nomor 8 Gomong, Mataram.
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri PPPA yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.
Menteri PPPA dalam kesempatan itu mengapresiasi perhatian Pemerintah Provisi NTB kepada perempuan dan anak. Menurutnya, Program Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu langkah kongkrit Pemprov NTB dalam menjaga generasi penerus bangsa.
“Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemprov NTB yang telah merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga. Yang mana tidak hanya Posyandu itu untuk anak dan ibu hamil. Tapi ada juga Posyandu untuk remaja hingga lansia,” ungkapnya.
Ia melihat Posyandu ini adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Karena menurutnya, dengan menggeliatnya Posyandu Keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting.
“Posyandu Keluarga akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting,” tuturnya,
Menteri juga menyampaikan bahwa ada lima isu prioritas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun kedepan. Kelima isu tersebut adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, peran ibu dan keluarga dalam mengasuh anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
“Kami yakin kelima isu tersebut bisa di atasi bersama oleh pemerintah provinsi NTB,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya mengatakan bahwa Posyandu Keluarga tersebut menjadi tempat konsultasi dan edukasi dari bayi hingga lansia.
“Dalam Posyandu keluarga, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah perdagangan perempuan, buruh migran ilegal, pernikahan anak, narkoba, pernikahan dini bisa diintervensi secara edukasi di Posyandu Keluarga tersebut,” ujar Wagub
Wagub bertekad, seluruh Posyandu yang ada di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. “Kami (Pemprov NTB) bertekad pada tahun 2023 seluruh Posyandu di NTB ini menjadi Posyandu Keluarga,” tegasnya.
“Mari kita wujudkan perempuan yang berdaya dan menjadikan anak yang berkualitas dengan cara menurunkan tingkat kekerasan kepada ibu dan anak” tutup Wagub. (f3/hm)
