NTB

Prihatin Masalah Aset di Kabupaten Lombok Barat, Pesantren Tahfidz Al-qur’an Al-Furqon Gelar Istigosah

Published

5 tahun ago

06/03/2020

Redaksi

HarianNusa.com, Lombok Barat – Sengkarut persoalan aset yang menggelayuti Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama beberapa tahun terakhir, memancing keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan tokoh masyarakat. Hal tersebut juga dirasakan oleh Pimpinan Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Furqon Batu Kuta Narmada Lombok Barat, TGH. Faizin Ya’qub yang kemudian mewujudkan keprihatinannya dengan cara menyelenggarakan zikir dan do’a dengan tajuk “Mengetuk Pintu Langit dengan Istigosah dan Do’a Bersama Dalam Rangka Penyelamatan Aset Lombok Barat“ di Masjid Pesantren yang berada persis di samping Taman Narmada itu, Kamis (5/3/2020).

“Saya yakin dengan istigosah ini akan membukakan hati berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan asset di Lombok Barat agar bisa membantu penyelamatan asset dan mengembalikanya untuk bisa dipakai demi kemaslahatan,” terang Tuan Guru penghafal Al-Qur’an tersebut.

Kemaslahatan tersebut, ujar TGH. Faizin Ya’qub, meminjam analogi dari Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, pembiayaan untuk persoalan dan kerugian akibat kehilangan asset tersebut semestinya bisa dialokasikan buat kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan anak yatim.

“Karena keprihatinan tersebut, selama sebulan kami melakukan khataman Qur’an baru kemudian hari ini menyelenggarakan istigosah. Ini dilakukan oleh anak-anak yang masih belum aqil baligh dan mereka sedang dan bahkan yang sudah menghafal 30 juz qur’an,” terang TGH. Faizin Ya’qub.

Bahkan, tegas alumni Universitas Indonesia itu, pihaknya dalam menyelenggarakan acara ini tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kecuali sebagai undangan saja. Demi kekhusukan istigosah, pihaknya menghadirkan Pimpinan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, TGH. Lalu Ahmad Turmudzi. Ulama’ kharismatik yang dikenal sebagai Kiyai Langitannya Nahdlatul Ulama’ itu khusus hadir untuk memimpin zikir dan do’a.

Istigosah dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid beserta beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, beberapa anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, para Kepala Desa di Kecamatan Narmada, para tokoh masyarakat dari sekitar pesantren beserta ratusan santri penghafal Qur’an yang masih berusia belia.

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat H. Fauzan Husniadi menyambut baik acara yang digagas oleh TGH. Faizin Ya’qub.

“Semoga ini bisa mengetuk hati pihak-pihak yang masih menyimpan dokumen-dokumen kepemilikan serta tahu bahwa objek tertentu itu adalah milik Pemda. Termasuk dengan yang akan atau sedang menggugat asset Pemda, semoga bisa dibukakan hatinya untuk jujur menilai kepemilikan sebuah objek,” terang Fauzan.

Dalam beberapa kasus terang Fauzan, proses pengalihan kepemilikan atas sebuah asset yang tercatat dalam neraca asset daerah, justru mendapat gugatan dan akhirnya Pemerintah Daerah mengalami kekalahan karena lemahnya aspek hukum berupa sertifikat kepemilikan. Fauzan memberi contoh kasus SDN 2 Bengkel yang dahulunya adalah satu kesatuan dengan asset milik Kementerian Sosial.

“SDN 2 Bengkel, ini kan pemda digugat, tapi setelah bergulir gugatan di MA, baru datang orang Kemensos, disampaikanlah bukti kepada kami bahwa itu adalah tanah milik kemensos. Nah dulu ada tanah Kemensos yang di sebelah selatan. Dibangun bangunan Kemensos, tapi yang bangun pemda. Nah itu dulu pernah digugat, tapi Kemensos menang. Nah ini satu lokasi dengan SDN 2 Bengkel. Diketahui bahwa itu tanah milik Kemensos seluas 3.700 m², termasuk di atasnya berdiri SDN 2 Bengkel,” terang Fauzan.

Saat ini aku Fauzan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan dikoordinasi lebih intens dengan Kemensos supaya bisa dilibatkan saat proses PK (Peninjauan Kembali, red) ke Mahkamah Agung. Menurut catatan BPKAD, dalam 3 tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang berperkara dalam beberapa objek perkara gugatan, di antaranya ada di Salut, Batu Kuta, SMP 2 Gunungsari, SDN 2 Bengkel, dan Desa Sesela.
Pihaknya, aku Fauzan, masih berfikir positif untuk tahun-tahun mendatang tidak mengalami gugatan lagi.

“Tiga pengamanan ini kan kita maksimalkan. Pengamanan administrasi kan sudah jelas tercatat di neraca. Nah pengamanan fisik dikuasai, lalu pengamanan yuridis ini kita sertifikatkan supaya alas kepemilikan kita ini jelas,” tegas Fauzan.

Menurut catatan Fauzan, dari 2002 bidang lahan yang tercatat dalam neraca, kurang dari lima puluh persen telah bersertifikat. “Total baru 973 yang sudah disertifikatkan dari 2002 bidang,” pungkas Fauzan. (f3/hm)

Info Lainnya

Kota Mataram

Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

Published

16 jam ago

06/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Program Desa Berdaya, Pintu Gerbang Pemprov NTB Intervensi Tangani Kasus Perempuan dan Anak

Published

2 hari ago

05/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram -Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., mengungkapkan bahwa Program Desa Berdaya yang akan diluncurkan Pemerintah Provinsi NTB telah disiapkan menjadi pintu gerbang untuk mengintervensi berbagai kasus perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa.

Lebih jauh Yusron Hadi menjelaskan, Desa Berdaya merupakah salah satu program strategis Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri yang siap diluncurkan dalam waktu dekat. Program ini dirancang untuk mengakumulasi berbagai intervensi program di desa seperti kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, digitalisasi di desa, hingga masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang sedang marak terjadi di Provinsi NTB.

“Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun perlindungan terhadap anak,” ucap Yusron Hadi saat mengikuti Talkshow Bincang Kamisan bertema Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak di Comand Center Kantor Gubernur NTB, Kamis 5 Juni 2025.

Adapun hadir sebagai narasumber pada Talkshow Bincang Kamisan kali Ketua LPA Mataram Joko Jumadi, Sri Wahyuni, S.IP selaku Kabid Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Provinsi NTB, dan Prof. Atun Wardahun, M. AG. MA. PHD selaku Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Mataram dan dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi.

Dalam kesempatan ini, dibahas berbagai penyebab tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak serta bagaimana penangan ideal yang seharusnya dilakukan. Ketua LPA Mataram Joko Jumadi menjelaskan maraknya kasus pada perempuan dan anak seringkali tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi semata, tetapi juga seringkali disebabkan oleh pola asuh dan tidak berhasilnya pendidikan di tingkat keluarga.

Selain itu, belum adanya sistem perlindungan perempuan dan anak yang paripurna menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan di Provinsi NTB. Sistem ini mencakup sistem pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan kasus.

“PR kita adalah bagaimana membangun sistem yang konprenhensif, interpensif, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Prof. Atun menjelaskan, tanpa intervensi yang terukur dan terarah terhadap perlindungan perempuan dan anak, maka visi misi NTB Makmur Mendunia tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu diperlukan interpensi langsung hingga ke tingkat desa untuk dapat mengurai lingkaran setan kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak yang terjadi.

Oleh karena itu, Prof. Atun menekankan urusan perempuan dan anak bukan urusan satu lembaga semata, dibutuhkan intervensi lintas sektoral. Namun tetap membutuhkan leading sektor agar gerakannya lebih terukur dan terencana. Sehingga penguatan terhadap lembaga DP3AP2KB Provinsi NTB perlu dilakukan.

Sri Wahyuni, S.IP selaku Kabid Perlindungan Khusus Anak yang mewakili Kadis DP3AP2KB NTB menyambut baik hal tersebut. Selama ini pihaknya terus bertempur dengan berbagai kekurangan yang ada untuk berjuang mengentaskan berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada di Provinsi NTB. Oleh karena itu, pihaknya sangat membutuhkan kerjasama dan kolaborasi multiseksor dalam menangani kasus ini. (F3)

Ket. Foto:

Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., memberikan pemaparan dalam talk show bincang kamisan yang digelar dinasnya di Command Center Kantor Gubernur NTB. (Ist)

Info Lainnya

Nasional

Sosialisasikan Makan Bergizi Gratis, Muazzim Akbar Dorong Pengusaha Lokal Jadi Mitra BGN

Published

2 hari ago

05/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota Komisi IX DPR RI H.M. Muazzim Akbar, S.IP., menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi (MBG) di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Dalam sosialisasi tersebut, H. Muazzim menegaskan bahwa masih banyak masyarakat, yang hanya mendengar kabar “katanya ada makan gratis”, tanpa memahami bagaimana program MBG sebenarnya bekerja.

> “Banyak yang belum paham. Informasinya hanya didengar dari luar, katanya program Presiden kasih makan gratis, tapi hanya cerita yang sampai. Ini yang sering jadi pertanyaan di masyarakat,” jelasnya, saat diwawancara usai kegiatan sosialisasi, Kamis, (5/6).

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat rentan lainnya. Di Kecamatan Gunungsari saja, diperkirakan ada sekitar 15 ribu penerima manfaat, termasuk siswa madrasah dan ibu hamil.

> “Idealnya di Gunungsari butuh lima dapur untuk layani 15 ribu penerima. Sekarang baru satu dapur yang berjalan. Kita dorong agar bulan ini bisa bertambah,” kata H. Muazzim.

Setiap dapur MBG dirancang untuk melayani hingga 3.000 orang, namun pembangunan dapur tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi standar operasional dari Badan Gizi Nasional.

> “Pembuatan dapur tidak bisa asal-asalan. Ada SOP-nya. Harus melibatkan tenaga dan fasilitas yang siap. Boleh SPPG atau siapa saja yang terlibat, asal memenuhi kriteria,” imbuhnya.

H. Muazzim juga mendorong partisipasi pengusaha lokal dan putra daerah untuk ikut membangun dapur MBG secara mandiri melalui kemitraan dengan Badan Gizi Nasional.

> “Kami sangat harapkan pengusaha lokal bisa ikut serta. Karena membangun dapur itu bisa makan waktu satu tahun kalau hanya bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.

Antusiasme warga dalam kegiatan ini cukup tinggi. Sejumlah ibu kepala desa, kader posyandu, dan perangkat desa lainnya menyambut positif sosialisasi MBG tersebut. H. Muazzim optimis, dengan dukungan semua pihak, program MBG bisa berjalan optimal di NTB. (F3)

ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI H. Muhammad Muazzim Akbar, S.IP., (tengah) dalam kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Gunung Sari. (HarianNusa)