NTB

Kasum TNI Apresiasi Akselerasi Rehab Rekon NTB

Published

5 tahun ago

12/03/2020

Redaksi

HarianNusa.com, Mataram – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI, Joni Supriyanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke NTB hari ini, Kamis, (12/03//2020), dalam rangka melihat proses rehab rekon di sejumlah wilayah di NTB. Tiba di daerah yang dikenal Bumi Gora ini, Kepala Staf Umum TNI itu disambut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kapolda, Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, MM., Danrem 162/WB, Kolonel. Zci, Ahmad Rizal Ramdhani.

Di posko terpadu itu, Joni Supriyanto menyampaikan kehadirannya di NTB hanya ingin meyakinkan dan memastikan bahwa TNI dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan keinginan dan target dari pemerintah. Sehingga bisa tercapai sesuai dengan yang telah disiapkan.

“Saya yakin faktor tuan rumah menjadi sangat menentukan. Jadi kalau tuan rumahnya welcome, ya pasti bisa cepat. Tapi kalau mereka pura-pura, ya cepatnya juga pura-pura,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, yang akrab disapa Bang Zul mengucapkan selamat datang kepada Kasat dan rombongan di NTB. Ia berharap ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir.

“Dari kami terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi ini betul-betul menautkan hati kita antara kami di NTB dengan bapak-bapak yang berasal dari pusat di Jakarta dan kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul menjelaskan 200.000 rumah, kalau dibandingkan daerah yang lain, itu tentu tidak mudah. Bahkan, katanya masih belum maksimal. Bahkan, Banten pun yang kena tsunami atau korbannya lebih sedikit dibandingkan NTB harus belajar dari NTB karena akselerasi pembangunan rumah di daerah ini terbilang pesat.

“Kita mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari Pak Jokowi, Pak JK waktu itu dan juga Pak Ma’ruf Amin sekarang,” tuturnya.

Orang nomor satu di NTB itu juga menegaskan bahwa tidak mungkin Pemerintah Provinsi melakukannya sendiri. Tanpa bantuan dari TNI dan Polri, proses rehab rekon ini tidak akan maksimal.

“Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah daerah NTB kami berterima kasih, memberikan apresiasi, juga mohon maaf kalau selama teman-teman dari TNI ada hal-hal yang kurang berkenan atau perlakuan penyambutan kami ada kelemahan kekurangan, mohon dimaafkan,” tegasnya.

Data per Maret 2020, jumlah rumah yang sudah dibangun sebanyak 167.873 unit. terdiri dari rumah rusak berat sebanyak 52.854 unit. Sedang kategori rumah rusak sedang yang sudah selesai dibangun sebanyak 26.143 unit dan rusak ringan sebanyak 88.876 unit.

Untuk rumah yang masih dalam pengerjaan sebanyak 41.390 unit, terdiri dari 19.902 rusak berat, 5.435 rusak sedang dan 16.053 unit.

Sedangkan Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 11.502 Pokmas, terdiri dari 5.964 Pokmas rumah rusak berat, 1.580 Pokmas rumah rusak sedang dan 3.958 Pokmas rumah rusak ringan.

Untuk tenaga fasilitator, sejauh ini tersedia. 2.330 personel, terdiri dari TNI 590 personel, Polri 590 personel dan masyarakat sipil sebanyak 1.150 personel. Tenaga bantuann Satuan Zeni TNI sebanyak 1.000 personel. (f3/hm)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

1 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

17 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)