HarianNusa, Mataram – Musyawarah Kabupaten (Muskab) Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat dalam rangka memilih Ketua PMI Lombok Barat 2025-2030 resmi dibuka oleh Ketua PMI Provinsi NTB, dr. L. Herman Mahaputra, di Mataram, Kamis, (22/5). Acara ini menjadi momentum penting bagi PMI Lombok Barat untuk menentukan arah kepemimpinan baru dan memperkuat peran relawan sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan lima tahun ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Lombok Barat, Fahrul Mustofa, mengakui perjalanan kepemimpinannya selama tiga bulan terakhir tidaklah mudah. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi, salah satunya adalah menurunnya semangat relawan, yang sempat merasa ditinggalkan. Meski begitu, Fahrul mengapresiasi dedikasi para relawan yang justru bergotong royong mengumpulkan dana agar Muskab tetap bisa terlaksana.

“Ini bukti bahwa relawan kita punya semangat luar biasa. Saya senang melihat antusiasme dari tujuh calon yang sudah mendaftar sebagai ketua. Artinya, banyak yang peduli dan siap membawa PMI Lombok Barat maju,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi NTB, dr. L. Herman Mahaputra, yang akrab disapa dr. Jack, menegaskan pentingnya komitmen ketua terpilih untuk merangkul para relawan dan pengurus. “Ketua yang baru harus hadir untuk semua. Relawan adalah ujung tombak PMI, jadi tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa PMI Provinsi tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan ketua. Transparansi dan integritas, menurutnya, adalah kunci utama untuk memastikan PMI Lombok Barat terus berjalan dengan baik, apalagi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks.

Dr. Jack berharap hasil Muskab nantinya bisa mempererat sinergi antara pengurus lama dan baru. “PMI Lombok Barat ini sudah cukup lama berdiri dan terbilang mandiri. Maka kolaborasi antar pengurus sangat penting untuk memperkuat fondasi organisasi ini ke depan,” ujarnya. Ia juga berpesan agar PMI Lombok Barat terus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Berikut nama-nama 7 orang yang mendaftar sebagai calon Ketua PMI Lombok Barat pada Muskab tahun 2025, di antaranya:

1. Hasan Basri
2. Samsyul Arifin
3. Fatur Rahman
4. Agus Sastrawan
5. H. L Sadri
6. Haris Karnaen
7. H. L Winengan

Ket. Foto:

Ketua PMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra membuka Muskab PMI Lombok Barat di Hotel Plaza Mataram, Kamis (22/5/2025).

HarianNusa, Mataram – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar;ar serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah sambut dari pejabat lama di lapangan Diskominfotik NTB, Rabu, 21/5/2025. Serah terima jabatan yang dilakukan tersebut sekaligus dilakukan apel pagi rutin yang dihadiri seluruh ASN dan non ASN Diskominfotik Provinsi NTB.

Dalam acara yang dikemas secara sederhana tersebut, jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik NTB diserahkan dari pejabat lama Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M kepada pejabat baru H. Yusron Hadi, S.T., M.UM dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, yang disaksikan Sekretaris Dinas, Kepala bidang serta ASN dan Non-ASN lingkup Diskominfotik NTB.

Pejabat lama Kepala Dinas Komunikasi Informarika, dan Statistik NTB, yang akrab disapa Doktor Najam mengatakan, mutasi terhadap pejabat merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam dunia birokrasi. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan Non ASN lingkup Provinsi NTB yang sudah membantu segala kinerja selama dirinya menjabat sebagai Kadis Kominfotik NTB.

“Mutasi jabatan memang biasa terjadi, jadi kita sebagai seorang pejabat harus selalu siap dimanapun ditempatkan, sekali lagi terima kasih Buk Sekdis dan Para Kabid semuanya,” kata Doktor Najam yang saat ini diamanahkan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Prov NTB.

Doktor najam yang juga pernah sebagai Kasat Pol PP ini pada kesempatan tersebut, meminta bantuan Kominfotik NTB untuk melakukan diseminasi informasi terkait kawasan tidak layak huni, kawasan kumuh, rumah tidak layak huni Desil 1 Kemiskinan ekstrim di Provinsi NTB program RPJMD Iqbal – Dinda dan menjadi bagian dari RPJMD serta menjadi bagian dari janji Presiden Prabowo Subianto.

“Mohon teman-teman Diskominfotik membantu kami melakukan diseminasi informasi program Rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan kemisikinan ekstrim. Kami Disperkim siap memback up PPID utama dan tolong dibina dengan sebaik-baiknya agar PPID kami bisa berjalan dengan sebaiknya.” katanya.

Kepala Dinas Kominfotik yang baru, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM mengatakan, serah terima jabat bukan hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, namun memiliki makna membangun kebersamaan dalam suatu organisasi.

“Kita hadir di sini bukan hanya melakukan serah terima jabatan tetapi bagaimana memperlihatkan, bahwa kebersamaan itu perlu ada dalam membangun suatu organisasi. Tidak ada organisasi yang kuat jika berjalan sendir-sendiri, jadi terima kasih Kadis Pak Najam yang sudah membangun pondasi yang kuat disini, Insya Allah kita lanjutkan dan tambahkan apa yang kurang.” tandas Yusron.

Diakhir acara Kadis baru menyerahkan bingkisan kepada Kadis lama dan acara ditutup dengan melakukan sesi foto bersama seluruh ASN dan Non ASN Kominfotik NTB. (F3)

Ket. Foto:
Berjabat tangan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik NTB diserahkan dari pejabat lama Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M kepada pejabat baru H. Yusron Hadi, S.T., M.UM. (Ist)

HarianNusa, Mataram – RSUD Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilaporkan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia ke Polda NTB atas dugaan malapraktik medis. Laporan resmi dilayangkan Noor Ain pada 14 Mei 2025 setelah ia mengalami infeksi serius pasca operasi pengangkatan rahim (histerektomi) di rumah sakit tersebut.

Noor Ain mengatakan bahwa operasi pengangkatan rahimnya dilakukan pada Desember 2024. Namun bukannya pulih, dirinya justru mengalami komplikasi berupa luka bernanah yang mengharuskannya dirujuk ke RSUD Provinsi NTB. Ia menilai pihak RSUD Tanjung telah lalai dan tidak memberikan penanganan medis sesuai standar.

“Saya sudah lima kali mengikuti mediasi, tapi tidak pernah ada penyelesaian yang jelas. Saya menilai RSUD Tanjung tidak serius dan tidak memiliki itikad baik,” kata Noor Ain, Selasa (20/5/2025) di Mataram.

Noor Ain menyampaikan bahwa tawaran ganti rugi dari pihak rumah sakit tidak mencerminkan besarnya kerugian yang dialami. Noor Ain menyebut dirinya telah menghabiskan Rp97 juta untuk pengobatan dan pemulihan, namun hanya ditawari kompensasi Rp20 juta, lalu naik menjadi Rp50 juta, yang semuanya ia tolak.

“Saya bahkan mengusulkan ganti rugi Rp250 juta secara dicicil dan sudah ada kesepakatan lisan. Tapi setelah itu, pihak RSUD Tanjung menghilang,” katanya.

Selain itu, Noor Ain menuding adanya kelalaian medis lain, seperti pemberian obat yang tidak sesuai dan minimnya pemantauan pasca operasi. Ia menyebut dokter baru melakukan pemeriksaan pada hari kelima setelah operasi, saat infeksi sudah terjadi.

Kasus ini kini tengah diproses oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 440 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur soal kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian pasien.

“Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin proses hukum berjalan dan RSUD Tanjung bertanggung jawab,” ujar Noor Ain.

Sementara, pihak Humas RSUD Tanjung yang dikonfirmasi media ini menyampaikan belum bisa memberikan klarifikasi karena bagian pelayanan masih ada kegiatan di luar. (F3)

Ket. Foto:
WNA Malaysia Noor Ain (baju hijau) saat memberikan keterangan di Ditreskrimsus Polda NTB. (Ist)