HarianNusa.com, Mataram – Badan Usaha Milik Desa atau di Bumdes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, serta pembentukan Bumdes ditetapkan dengan peraturan desa.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima silaturahim para Kepala Desa Pesisir dan Bumdes se-Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerjanya, Jumat, (26/6/ 2020), menegaskan, maju tidaknya desa tergantung dengan maju tidaknya Bumdes. Dan salah satu program NTB Gemilang adalah memajukan Bumdes.
Gubernur sangat mengapresiasi kedatangan 19 kepala desa se-kabupaten Lombok Timur tersebut dan menyampaikan kesiapannya dalam bersinergi.
"Terimakasih atas kedatangannya kesini, tentu tidak mungkin berkumpul disini secara tiba-tiba, apa yang bisa dibantu disinergikan, Insya Allah kami siap", ungkap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini.
Bang Zul juga menambahkan, mengapa retail-retail modern bertahan sampai saat ini, tak lain karena manajemen yang baik. Sama halnya dengan Bumdes, maju tidaknya desa tergantung dari maju tidaknya Bumdes. Jika suatu desa ingin maju, tentu kepala desa menjadi peran utama demi mendukung majunya suatu desa.
Tak hanya itu, Bang Zul juga mengatakan bahwa, sudah sangat benar memanfaatkan Bumdes. "Tugas kami dan Kadis Desa adalah membantu dan melayani bapak, jadi mudah-mudahan beras, kopi, bisa kita bikin sendiri, kita juga ada JPS Gemilang," tutur Bang Zul.
Dengan adanya JPS Gemilang ini juga turut membantu memulihkan UKM/IKM NTB, demi pulihnya perekenomian masyarakat di NTB saat pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, ucapan terimakasih disampaikan perwakilan kepala desa atas keluangan waktu Gubernur yang telah menerima sekaligus mendengarkan keluh kesah para kades.
"Kami ingin bagaimana supaya BumDes bisa maju dan bisa menjadi desa mandiri, harapan kami mungkin ke depan BumDes kami bisa kerjasama dengan instansi terkait," tutur salah satu kepala desa.
Dalam momen tersebut, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan H. Yusron Hadi, dan Kepala Biro Kerjasama Setda NTB. (f3/*)
