NTB

Waspada Investasi Bodong, Warga Bisa Manfaatkan NTB Care

Published

5 tahun ago

18/11/2020

Redaksi

HarianNusa.com, Mataram – Untuk mencegah maraknya berbagai penawaran investasi tanpa izin (bodong) yang merugikan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB), Satuan Tugas (Satgas) Investasi Daerah akan memastikan berbagai sosialisasi dan edukasi, termasuk melalui aplikasi NTB Care.

“Aplikasi pengaduan NTB Care dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan dan pengaduan tentang pengaduan aktifitas dan kegiatan yang mencurigakan tentang investasi keuangan,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan usai Rapat Kordinasi Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Daerah NTB, Rabu (18/11), di Ruang Rapat Kantor OJK, Mataram.

Menurut Farid Faletehan, Satgas Waspada Investasi Daerah NTB akan terus berkomitmen memberikan informasi kepada masyarakat di NTB. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh lembaga dan masyarakat menyebarluaskan berita dan data kegiatan penghimpun dana masyarakat dan investasi ilegal di wilayah NTB.

Sosialiasi ini dapat dilakukan oleh instrument-instrumen yang tergabung dalam Satgas, seperti Dinas Kominfotik NTB yang memiliki jangkauan luas dan mitra sebagai partner untuk mengedukasi masyarakat. Baik melalui media OPD-OPD dan aplikasi pengaduan NTB Care-nya.

Memanfaatkan aplikasi NTB Care sebagai media untuk menampung dan menangani pengaduan masyarakat terkait berbagai masalah layanan publik. “Termasuk pengaduan dari masyarakat tentang penipuan dan entitas investasi bodong dan tanpa izin ini,” tegasnya.

Kepala OJK meminta agar masyarakat waspada dan jeli melihat bisnis atau investasi yang menawarkan keuntungan yang berlipat ganda. Apalagi investasi tersebut meminta sejumlah uang untuk diinvestasikan dan hasilnya menggiurkan.

"Salah satu hal yang bisa dikenali dalam investasi bodong atau tanpa izin adalah imbalan yang dijanjikan kepada investor tidak masuk akal,” jelasnya.

Ditambahkan pula, jumlah yang ditawarkan cukup besar sehingga sangat menggiurkan. Cara melihat kewajaran atau tidak wajar adalah dengan melakukan rujukan kepada badan keuangan resmi atau perbankan.

Salah satu ciri-ciri dan modus yang biasa dilakukan, pada awalnya ditawari sejumlah barang yang memiliki harga fantastis namun pada akhirnya meminta sejumlah uang. Pada dasarnya jelas Farid, praktek yang dilakukan selalu berhubungan dengan uang.

“Barang yang ditawari hanya sebagai pemulus investasi bodong ini,” ucapnya.

Berbeda dengan dengan praktek yang dilakukan Multi Level Marketing (MLM) biasanya usaha yang tawarkan adalah menawarkan produk. Jadi ungkapnya, usaha yang legal dan logis harus jelas, baik izin, produk usaha, dan logis memilik barang yang dijual atau tawarkan. “Mereka memiliki prodak dan murni bisnis, itu bedanya,” terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas Kominfotik NTB Chairy Chalidyanto, S. Sos mengatakan, banyaknya masyarakat yang menjadi korban penipuan ini terjadi karena ketidaktahuan informasi, tergiur dengan keuntungan yang besar dan malu untuk melaporkan.

Sehingga kata pria yang akrab disapa Pak Chece ini, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi NTB Care sebagai media pengaduan atau laporan awal. Data dan informasi pelapor kemudian akan diteruskan ke OJK dan Satgas untuk ditindaklanjuti. “Selama ini NTB Care, Sebagian besar digunakan untuk pengaduan sarana dan prasarana, padahal semua informasi dapat disampaikan,” kata Chairy.

Kemudian lanjutnya, sosialiasi dan himbauan baik melalui media online, offline dan bahkan hingga ke desa-desa harus terus dilakukan. Terjadinya penipuan ini memang diakuinya karena ketidak tahuan dan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat.

“Dinas Kominfotik akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil Provinsi NTB agar mensosialisasikan informasi ini hingga ke desa-desa,” tutupnya (**)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

1 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

17 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)