HarianNusa, Mataram – Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tingkat Kantor Wilayah Semester I TA 2021 yang dilakukan secara virtual melalui zoom meeting, Rabu (14/07).
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho, selaku Ketua Penyelenggara mengatakan, kegiatan rekonsiliasi ini merupakan upaya dalam mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang akuntabel.
“Tujuan kegiatan ini untuk menyamakan nilai SAIBA dan SIMAK BMN. Selain itu untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel serta menjaga opini WTP yang diraih Kemenkumham di tahun sebelumnya,” jelas Wisnu.
Andap yang hari ini membuka acara rekonsiliasi ini juga memberikan arahannya kepada seluruh peserta rekonsiliasi.
Andap juga memberikan apresiasinya kepada seluruh jajaran karena atas kerja sama yang baik dapat mempertahankan opini WTP di tahun 2020. Beliau berharap pertemuan secara virtual ini dapat menghasilkan data yang terbaru, mutakhir, akurat dan akuntabel.
“Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi kerja sama antar jajaran Kemenkumham atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI di tahun 2020 lalu. Untuk rekonsiliasi hari ini, saya harap data yang dihasilkan up to date, mutakhir, akurat, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administrasi,” tutur Andap.
Kegiatan Rekonsiliasi ini merupakan rangkaian dari penyusunan laporan keuangan Kemenkumham semester satu tahun 2021 dimana sebelumnya dilaksanakan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Satker di Kantor Wilayah. Rekonsiliasi ini dilaksanakan mulai hari ini 14 Juli hingga 17 Juli 2021 mendatang yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekonsiliasi data laporan keuangan unit Eselon I.
Rekonsiliasi ini dihadiri secara virtual oleh seluruh Pimti Madya unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, Pengelola BMN dari unit pusat maupun Kantor Wilayah. Dari Kemenkumham NTB, hadir Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Divisi Imigrasi dan Pengelola BMN di Kantor Wilayah. (*)
