HarianNusa, Sumbawa – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan keputusan pemerintah untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) atas pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili terawangan, Lombok Utara sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang.
"Sebelum diputuskan oleh Satgas Investasi Nasional, pihak GTI sudah diundang rapat oleh Tim Investasi Nasional. Dua kali diundang tetapi tidak hadir. Itu artinya GTI tidak menghargai pusat dan daerah," kata Gubernur saat diwawancara sejumlah awak media, Sabtu, (4/9) lalu.
Gubernur menilai kinerja satgas investasi dalam mengambil terobosan sangat bagus. Meskipun pemprov NTB ingin melakukan pembaharuan ulang kontrak addendum namun menemui jalan buntu. Dimana dari 65 hektar lahan yang dikontrakkan, 60 hektar sudah dikelola oleh investor lokal dan masyarakat sekitar. Hanya tersisa 5 hektar.
"Kita tidak mungkin mengusir investor dan masyarakat yang sudah ada di sana. Jadi setelah melihat lapangan yang tersisa hanya lima hektar. Nah itu yang kita usulkan dalam addendum kemarin. Yang 60 hektar tidak boleh dipakai, kalau serius silahkan kelola yang lima hektar. Garap sendiri supaya GTI senang dan masyarakat tidak terganggu. Tetapi pihak GTI tidak merespon," tandasnya.
Saat ditanya jika GTI mengambil langkah untuk menggugat, Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul itu menegaskan bahwa itu adalah keputusan Tim Satgas Investasi Nasional.
"Silahkan digugat. Tapi kalau mau gugat bukan hanya berhadapan dengan pemprov NTB tetapi juga dengan Presiden Jokowi. Karena keputusan itu diambil Tim Satuan Tugas Nasional," tegasnya.
Gubernur juga menjelaskan skema pengelolaan lahan aset pemprov NTB yang ada di Gili Trawangan
"Lahan yang ada sekarang kan 75 hektar, dikelola GTI 65 hektar, dan 10 hektar oleh masyarakat Nah skemanya sama persis dengan yang 10 hektar tersebut. Nanti masyarakat yang akan bekerjasama dengan pemerintah daerah," pungkasnya.
Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat diwawancara sejumlah wartawan. (HarianNusa)
