HarianNusa, Mataram – Ditetapkan Mandalika sebagai sebagai salah satu dari 5 Destinasi Wisata Super Prioritas (DSP) nasional membawa banyak berkah bagi Provinsi NTB. Tak hanya akan membuka banyak kesempatan kerja dan hubungan bisnis lokal serta nasional saja, melainkan juga semakin terbukanya hubungan dagang dan jaringan bisnis internasional.
"Kita patut berbangga NTB hari ini telah menjadi buah bibir sampai di kancah internasional karena keindahannya. Pengembangan KEK Mandalika menjadi salah satu DSP nasional, dan adanya sirkuit MotoGP terindah di dunia, telah membuka banyak peluang kerjasama dan hubungan dengan komunitas internasional di masa depan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat memberikan sambutan pada acara Lokakarya Kurikulum dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Antara Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Universitas Mataram (Unram) dan Disnakertrans Provinsi NTB, UPT BP2MI Mataram dan PT. Mahadesa di Hotel Merumatta Senggigi, Senin (22/11/2021).
Gede menyampaikan selama ini UMKM di NTB memiliki kekurangan dalam membangun jaringan internasional. "Peran mahasiswa HI sangat terbuka untuk melihat peluang dalam menjadikan NTB menjadi gemilang tidak hanya dimata nasional tapi juga internasional," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB juga menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB tidak akan memberikan ijin pelatihan jika lembaga pelatihan tidak berbasis penempatan dan tidak membimbing siswanya untuk menjadi wirausaha baru.
"Kami tidak ingin siswa pelatihan menjadi tambahan pengangguran baru," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala UPT BP2MI Mataram Abri Danar Prabawa menyampaikan memberikan perlindungan maksimal bagi PMI dan keluarganya bukan hanya tugas dari 1 instansi saja, tetapi butuh kerjasama dari berbagai pihak.
"Ada 18 mahasiswa HI yang magang di BP2MI, bahkan ada orang tua dari salah satu mahasiswa tersebut yang menjadi PMI," ujar Abri.
Sementara itu, Koordinator Prodi yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin, SE, MBA, DBA menjelaskan Prodi HI adalah program studi langsung di bawah rektor.
"Saya berharap prodi HI bisa segera terwujud menjadi jurusan HI, untuk persyaratan administrasi kami sudah penuhi, hanya saja saat ini Kemendikbud masih melakukan moratorium pembentukan fakultas dan jurusan," jelas Agus.
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program di mana mahasiswa memiliki kewajiban belajar hanya 6 semester selanjutnya 3 semester lagi mahasiswa boleh memilih program studi yang diinginkan di kampus lain, bisa mengambil program magang, atau bahkan bisa membuat wirausaha.
"Selama setahun terakhir ada 2.700 mahasiswa yang melakukan telah melakukan pertukaran mahasiswa di kampus lain, melakukan program magang dan berwirausaha," ujarnya.
Lebih lanjut kata Agus, kebijakan MBKM wajib dilakukan bagi universitas, tetapi boleh diikuti oleh mahasiswa.
"Jika universitas berhasil melaksanakan MBKM, maka kita akan bisa menjadi Kampus BHMN seperti kampus-kampus besar lainnya yang mendapat bantuan dana dari kementerian sampai 40 miliar rupiah," kata Agus.
Ketua Prodi HI Unram Dr. Muhammad Sood, SH,MH memaparkan, sementara ini Prodi HI Unram akan menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan 3 instansi, yaitu Disnakertrans Provinsi NTB, UPT BP2MI Mataram dan PT. Mahadesa. Pada bulan Desember nanti pihaknya akan menambah kerja sama dengan instansi terkait lainnya.
"Dengan adanya kerjasama ini akan semakin jelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak," kata Sood. (*)
Ket. Foto:
Kegiatan Lokakarya Kurikulum dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Antara Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Universitas Mataram (Unram) dan Disnakertrans Provinsi NTB, UPT BP2MI Mataram dan PT. Mahadesa di Hotel Merumatta Senggigi. (Istimewa)
