HarianNusa, Mataram – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yek Agil menyebutkan jumlah bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pileg 2024 di Pulau Sumbawa melonjak hingga 120 persen. Karenanya ia optimis semua daerah pemilihan (dapil) di Pulau Sumbawa terisi.
"Dibandingkan dengan Pileg 2019 lalu, kami (PKS) ada lima dapil kabupaten/kita yang kosong dan satu dapil provinsi juga (kosong). Insya Allah tahun 2024 kita optimis semua dapil akan terisi," ungkapnya pada Senin, (8/8).
Berbeda dengan pemilu 2019 lalu, Yek Agil menyebutkan, animo tokoh masyarakat yang ingin bergabung dan menjadi bacaleg PKS untuk Pileg 2024 mendatang sangat luar biasa.
"Sekarang merata di semua dapil termasuk di semua kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa," tambah anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB ini.
Diakuinya, peningkatan animo ini tidak lepas dari kiprah kader dan pejabat publik dari PKS. Baik di eksekutif dan legislatif yang terus melakukan Khidmah (pelayanan), pembelaan (advokasi) dan pemberdayaan rakyat terutama rakyat kecil di berbagai sektor kehidupan.
Selain itu, juga konsistensi PKS di pusat, yang merupakan satu-satunya partai yang bersikap oposisi konstruktif dan produktif terhadap pemerintah pusat.
"Termasuk memberikan porsi yang sesuai untuk bacaleg yang berasal dari kaum milenial dan perempuan, sebagai bentuk afirmasi PKS kepada golongan tersebut," tegasnya.
Partai yang didominasi warna oranye-putih dan berbentuk bulat ini, sambungnya, masih membuka kesempatan bagi semua komponen masyarakat untuk bergabung menjadi bacaleg PKS hingga akhir bulan Agustus ini. Lantaran jadwal penetapan bacaleg PKS digelar awal bulan September.
"Artinya dari 120 persen itu kami akan menjaring 100 persen," jelas anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah ini.
Pengerucutan bacaleg ini, telah diatur dalam panduan pemenangan PKS sebagai rule of game. Nantinya dari 100 persen bacaleg terpilih akan ditempatkan pada kuota dari masing-masing dapil.
"Setelah ditetapkan, barulah mereka (bacaleg) boleh sosialisasikan diri ke tengah masyarakat. Sekaligus agar lebih awal bisa mengetahui denyut nadi dan permasalahan mendasar rakyat dan bisa berkiprah lebih awal," pungkas pria yang bakal dilantik sebagai Wakil Ketua III DPRD NTB menggantikan H Abdul Hadi. (f3)
