HarianNusa, Mataram – Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari setiap tahunnya, Anggota DPRD RI Dapil 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan mengapresiasi peran pers sebagai penguat Demokrasi.
Johan menyebutkan bahwa Pers memegang peranan vital untuk mewujudkan pers sehat sebagai pilar kokohnya demokrasi di Indonesia.
"Pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat baik di daerah ataupun di pusat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pers berperan penting sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Alat kontrol bagi pemerintah yang dimaksudkan adalah pers memiliki hak untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan atau menyebarkan kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Menurut Johan, peran pers dalam pemerintahan sangat besar, baik dalam mewartakan agenda pemerintahan ataupun memberikan kritik kebijakan pemerintah. “Di negara kita kekuatan pers sudah setara dengan tiga pilar demokrasi lainnya seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers itu punya kekuatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” terangnya.
Praktisi politik dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, dengan perkembangan zaman dan penyebaran informasi yang tak terbatas seperti saat ini, negara sangat membutuhkan kehadiran pers dengan prespektif yang jernih yang turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, hoax, hate speech yang mengancam kehidupan demokrasi. Pers juga harus bisa menciptakan masyarakat yang sehat, dalam arti sehat saat mencerna informasi.
Johan juga menambahkan bahwa perlu kontrol yang serius untuk penggiat pers, karena tanpa kontrol, pers juga bisa berbalik membahayakan.
”Ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik, mereka yang memproduksi, yang mendeliver berbagai macam nilai- nilai dan informasi," terangnya.
Dalam memperingati Hari Pers Nasional tersebut, Johan menyampaikan harapan agar kedepannya pilar keempat demokrasi ini bisa lebih independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk pemilik media. Karena dalam negara demokrasi, peran pers dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara. (03)
