HarianNusa, Mataram – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus bekerja di luar negeri menjadi perhatian pemerintah, khususnya daerah Nusa Tenggara Barat.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengaku sangat prihatin dengan maraknya kasus TPPO yang menimpa para pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB di luar negeri.
"Kita sangat prihatin ya dengan maraknya kasus TPPO ini," ungkap Srikandi DPRD NTB ini beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Politisi Golkar ini mengimbau
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) khususnya asal NTB agar menempuh jalur resmi atau legal demi menghindari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Saya imbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, kalau menjadi CPMI harus legal, jangan menempuh jalur ilegal," ujarnya.
Menurutnya, untuk menghindari terjadinya TPPO ini maka para CPMI ini harus menempuh jalus resmi dan menghindari jalur ilegal.
Isvie juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan kepolisian yang telah membentuk satgas penanganan TPPO di wilayah NTB.
"Kita apresiasi langkah Pemda dan kepolisian yang sudah membentuk satgas penanganan TPPO ini," ujarnya. (03)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. (Istimewa)
