HarianNusa, Mataram – Renovasi kantor Gubernur NTB yang bersumber dari dana Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 40 Miliar, tidak memberatkan keuangan daerah karena situasi keuangan daerah sudah kembali normal.
“Situasi keuangan daerah sebenarnya sudah kembali normal. Dan sudah sangat wajar kantor Gubernur yang sudah berumur lebih dari 25 tahun itu direhab,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir belum lama ini.
Selain usia bangunan yang sudah lama, menurutnya, kantor Gubernur itu juga kondisinya sudah tidak layak dan sangat perlu untuk direhab.
“Disamping itu agar ada tampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Jika dibandingkan dengan daerah lain dimana kantor Gubernurnya tampil dengan wajah yang mewah. Sementara tampilan kantor Gubernur kita ini kalah dengan tampilan kantor Bupati Lombok Tengah, termasuk kantor Bupati Lombok Timur yang sudah pakai lift,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Bidang Anggaran itu.
Pihaknya menyarankan agar proses pembangunan kantor Gubernur itu dapat segera dilakukan apalagi menurutnya Dewan dan Kemendagri sudah menyetujuinya.
“Karena anggarannya sudah disetujui atau sudah diketok, segera dibangun karena Penjabat Gubernur juga waktunya tiga bulan sekali dievaluasi dan ini sudah waktunya untuk tahapan evaluasi yang kedua,” ujar pria yang juga ketua DPW PPP NTB ini.
Sementara Plh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Lies Nurkomalasari mengungkapkan bahwa lelang Manajemen Konstruksi proyek pembangunan kantor Gubernur NTB dilakukan pada bulan Februari ini. Sementara untuk pembangunan fisiknya direncanakan dimulai bulan Mei ini dan berakhir Desember 2024.
"Minggu ini akan dilelang Manajemen Konstruksi. Nanti setelah itu baru kita lelang fisik," ungkapnya di tempat terpisah beberapa waktu lalu. ( HN3)
Ket. Foto:
Wakil Ketua II DPRD NTB,H. Muzihir. (HarianNusa)
